Indonesia Tidak Siap Hadapi "Persaingan"

Jakarta, Kompas - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengatakan, Indonesia sesungguhnya tidak siap menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN tahun 2015.

”Kita tidak pernah menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti masalah infrastruktur dan perizinan investasi,” kata Sofjan, Rabu (1/12) di Jakarta. Ia mengomentari pernyataan Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan yang mengatakan Komunitas Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community (AEC) terancam gagal.

AEC merupakan julukan bagi ASEAN yang akan mengalami integrasi ekonomi pada 2015, dengan lalu lintas perdagangan, investasi, mobilitas warga, yang layaknya seperti satu negara.

Menurut Sofjan, apabila AEC betul-betul diterapkan, Indonesia akan dimanfaatkan oleh negara lain sebagai tujuan ekspor. Dalam kerangka Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China saja, industri manufaktur Indonesia sudah terimpit.

”Kalau memang mau memasuki ASEAN Economic Community, pemerintah harus kerja keras membenahi infrastruktur untuk memperlancar kegiatan ekspor dan impor. Libatkan swasta supaya pembenahan infrastruktur lebih cepat,” kata Sofjan.

Pemerintah perlu membenahi perizinan yang tumpang tindih dan menghambat investasi. Banyak investor lebih memilih Thailand untuk dijadikan sebagai basis produksi karena lebih ”ramah” kepada investor.

Reaksi pemerintah

Menteri Perindustrian MS Hidayat menegaskan, ”Indonesia kaya sumber daya alam. Negara ini semestinya mendorong industri hilir sehingga memiliki nilai tambah dari setiap bahan baku yang diolah.”

Menurut Hidayat, industri domestik kini menghadapi persoalan berat karena bahan baku yang tersedia tidak memadai.

Tantangan industri menghadapi AEC sangat berat. ”Satu-satunya upaya yang bisa dilakukan sejak dini adalah meningkatkan daya saing,” kata Hidayat.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menyatakan optimistis soal AEC karena punya keunggulan di bidang sumber daya alam. Juga ada indikator peningkatan investasi manufaktur yang sangat terkait dengan peningkatan produktivitas berorientasi ekspor.

”Ke depan, kita harus menjaga daya saing dengan mengerjakan pekerjaan rumah bangsa ini,” kata Mari.

Pekerjaan rumah yang dimaksud Mari adalah perbaikan infrastruktur untuk menyelesaikan masalah logistik dan penyediaan energi listrik dan gas. Selain itu, penciptaan iklim investasi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang produktif, menekan biaya yang tidak kompetitif, dan menyelesaikan regulasi ketenagakerjaan. (OSA)

• KOMPAS

[Read More...]

KEMENTERIAN KOMINFO BERIKAN BANTUAN FASILITAS BAGI DESA INFORMASI

Pontianak, 1/12/2010 (Kominfo-Newsroom) Kementerian Komunikasi dan Informatika kembali memberikan bantuan fasilitas yang meliputi radio komunitas, telepon, internet, dan pembentukan kelompok informasi, kepada lima desa informasi di Provinsi Kalimantan Barat.

“Lima desa tersebut terletak di kabupaten di perbatasan Indonesia-Malaysia, seperti Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu,” kata Kepala Bidang Kominfo

Dishubkominfo Prov.Kalbar, Drs.Ruslizan Arief, di Pontianak, belum lama ini.
Dishubkominfo juga mendapat bantuan 100 televisi dari salah satu stasiun TV swasta nasional dan Indovision.

Pada tahun 2010 Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 15 desa informasi, terutama untuk di daerah perbatasan, 9 desa di Kalimantan Barat dan 6 desa di Kalimantan Timur. Untuk masa mendatang, sekitar tahun 2010-2014, ditargetkan akan menjadi 500 desa informasi.

Dalam prakteknya, desa informasi merupakan sinergisitas atau peningkatan desa pintar yang mempunyai lembaga penyiaran komunitas, juga desa yang memiliki kelompok pertunjukan rakyat tradisional, dan desa yang secara terus menerus dapat menerima informasi baik nasional maupun internasional.

Oleh sebab itulah TVRI meningkatkan kekuatan pemancarnya menjadi 10 KB di Kabupaten Sambas sehingga dapat mencapai desa dan keluar perbatasan. (sofia/toeb)


• Bipnewsroom

[Read More...]

Macet Setahun, Jalan Non-tol Jakarta Tak Efektif

Proses pembangunan menggunakan teknik Sosrobahu ciptaan Tjokorda Raka Sukawati

INILAH.COM, Jakarta - Pembangunan jalan non-tol di Jakarta dinilai ahli tak efektif jika menyebabkan kemacetan selama satu tahun. Apalagi, lokasi ini terkenal sering macet. Bagaimana solusinya?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun dua jalan layang non-tol yaitu jalan layang Pangeran Antasari-Blok M dan Kampung Melayu-Tanahabang mulai 22 November 2010. Pembangunan jalan layang itu membutuhkan waktu sekitar 21 bulan dan ditargetkan selesai Agustus 2012.

Pemkot mengatakan pengerjaan fisik pondasi akan dimulai malam hari mulai pukul 22.00 hingga 05.00 agar tidak mengganggu lalu lintas. Meski demikian kemacetan tetap diingatkan akan tetap terjadi dalam 1 tahun ke depan terutama di Jalan Casablanca.

Pemerintah DKI menyebut dua jalan layang ini dapat mengurangi 30% kemacetan lalu lintas di kawasan itu. Benarkah?

“Saya rasa belum tentu. Jika pemerintah mewanti-wanti ada kemacetan selama satu tahun seharusnya dipikirkan kembali prosesnya seperti apa. Jalan tanpa gangguan eksternal saja sudah macet apalagi kalau diambah pembangunan,” ujar pakar ilmu transportasi ITB Harun Rasyid S Lubis saat dihubungi INILAH.COM, kemarin.

Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan pembebanan minimum di ruas jalan, sistem pengalihan transportasi saat pembangunan jalan non-tol dan meminimalisir penggunaan ruas jalan di jam padat.

Dibandingkan penggunaan pondasi tiang pancang pinggir jalan, tiang pancang di tengah jalan yang dipakai untuk jalur non-tol diakui Harun lebih optimal. Hal itu mengingat pemerintah dapat meminimalisir biaya, waktu dan gangguan saat proses pengerjaan.

“Dengan tiang pancang tengah jalan, pemerintah tidak perlu lagi membuka lahan di pinggir jalan atau membebaskan rumah penduduk, ini seperti di jalur Cawang dan Tanjung Priuk,” ujar Harun. Tapi, Harun memperingatkan pemerintah untuk berhati-hati memilih teknologi dalam membangun.

Salah satu solusi dalam proses pembangunan itu menggunakan teknik yang sangat terkenal Sosrobahu. Ini merupakan teknik kontruksi dengan memutar bahu lengan beton jalan layang.

Dengan teknik tersebut, lengan jalan layang dapat disejajarkan dengan jalan di bawahnya kemudian diputar 90 derajat sehingga pembangunan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan di bawahnya.

Penemu teknik ini, Tjokorda Raka Sukawati, membuat landasan putar untuk lengan beton yang dinamai Landasan Putar Bebas Hambatan (LBPH). Bentuknya adalah dua piringan besi yang bergaris tengah 80 sentimeter yang saling menangkup. Meski setelah 5 sentimeter, piring dari besi cor FCD-50 ini mampu menahan beban 625 ton.

Selanjutnya, minyak oli dipompakan di kedua piringan tersebut. Sebuah seal (penutup) karet menyekat rongga di antara tepian piring besi itu untuk menjaga minyak tak terdorong keluar, meski dalam tekanan tinggi.

Lewat pipa kecil, minyak dalam tangkupan piring itu dihubungkan dengan sebuah pompa hidrolik. Sistem hidrolik itu mampu mengangkat beban beban ketika diberikan tekanan 78 kg/cm2.

Meskipun ada banyak cara untuk menghindari kemacetan selama proses pembangunan jalur non-tol, Harun tidak yakin Jakarta akan lepas dari kemacetan. Menurutnya, semua petinggi Jakarta hingga lapisan menengah ke bawah akan dibayangi kemacetan yang dianalogikan sebagai lingkaran setan.

“Penambahan jalan memang salah satu solusi tapi tidak menjamin selamanya jika pemerintah terus saja mengizinkan pembangunan mall seperti jamur saking banyaknya. Buat apa? Ini bukan masalah jumlah mobil kok,” katanya.

Kendaraan di Jakarta dinilai Harun masih sedikit dibandingkan Tokyo atau New York jika dilihat dari sudut pandang ibukota suatu negara. Dan yang harus dipikirkan adalah bagaimana membuat pemerintah kota mau bersikap tegas.

Proyek jalan non-tol itu sendiri menelan biaya Rp2,02 triliun, terbagi Rp1,28 triliun untuk membangun jalan layang Pangeran Antasari-Blok M dan Rp737 miliar untuk jalan layang Kampung Melayu-Tanah Abang.

Rute jalan layang Antasari-Blok M dari selatan ke utara masuk Jalan Pangeran Antasari menuju Brawijaya, Prapanca turun ke Wijaya I dekat Kantor Walikota Jakarta Selatan. Sedangkan rute utara ke selatan, masuk dari Lapangan Mabak Blok M, menuju Jalan Iskandarsyah, Prapanca, Brawijaya dan turun di Jalan Pangeran Antasari. [mdr]

• Inilah

[Read More...]

CDMA Jadi Nasional, Tarif Turun?

INILAH.COM, Jakarta - Kemenkominfo akan memberlakukan satu lisensi sehingga CDMA akan menjadi seluler seperti GSM. Setelah CDMA bisa dipakai secara nasional, apakah tarif GSM akan terdorong turun?

Ditjen Postel Kementerian Kominfo akan segera memberlakukan satu lisensi seluruh layanan melalui skema unified access licensing (UAL). Dengan demikian, tak ada lagi perbedaan antara fixed wireless access (FWA) yang digunakan oleh CDMA dan seluler via GSM.

Saat ini, Indonesia memiliki empat operator dengan lisensi FWA, yakni Telkom dengan Flexi, Mobile-8 Telecom dengan Hepi, Indosat lewat StarOne dan Bakrie Telecom (BTEL) dengan Esia.

Pada dasarnya, baik operator yang menggunakan FWA dan seluler, tidak ada perbedaan secara teknis karena semua layanan adalah seluler. Lisensi FWA untuk CDMA dengan wilayah layanan yang terbatas. Pemberlakuan lisensi FWA itu dinilai sebagai banci.

“Sayangnya, ini aturan banci karena CDMA memiliki teknologi yang sama yang memungkinkan mereka untuk seluler tapi dibatasi regulasi,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala saat dihubungi INILAH.COM.

“Awalnya operator besar meminta CDMA terbatas di area tertentu. Kemudian ada GoGo yang memungkinkan CDMA berlaku seperti seluler. Operator GSM makanya minta disamakan jadi satu lisensi,” kata Kamilov lagi.

Hal senada juga diungkapkan Sekjen Indonesia Telecommunications Users Group (IDTUG) Muhammad Jumadi. Menurutnya, perang antar GSM dan CDMA saat ini sudah tidak sehat padahal CDMA yang memegang lisensi FWA sudah bisa seluler. CDMA, di sisi lain dikenai biaya hak penggunaan (BHP) lebih murah dibandingkan GSM.

“FWA dapat keuntungan mobile tetapi tidak dikenai BHP yang sama dengan GSM, ini merugikan. Jika pemerintah memberlakukan sama, paling tidak tarif GSM harus sama atau lebih murah dari CDMA. BHP mereka kan ikut turun,” kata Jumadi. Dampak positifnya perang tarif secara negatif dapat diminimalisir karena masyarakat lebih mudah paham, soal tarif antara operator GSM dan CDMA.

Namun Kamilov tidak terlalu yakin operator GSM akan menurunkan harga jika nantinya layanan operator CDMA dengan lisensi FWA sudah bisa dipakai secara nasional. Menurutnya, akan ada garis tengah berupa kompromi antaroperator.

Hal itu diamini Direktur Eksekutif Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Eddy Thoyib. Ia tidak yakin bahwa operator GSM akan langsung menurunkan harga setelah lisensi FWA jadi selular diberlakukan.

“Harga terkait sewa badwidth karena ini tergantung pada usage base operator itu. Di sisi lain, pemerintah masih mengkaji tarif bandwidth. Jadi belum tentu lisensi sama langsung harga disamakan pula,” katanya.

Penyamaan lisensi juga semakin meningkatkan isu merger antaroperator. Ini dinilai wajar sebagai bagian dari seleksi alam dalam mengurangi jumlah operator, namun meningkatkan frekuensi. Apalagi, dibandingkan negara lain di Asia, jumlah operator di Indonesia terlalu banyak.

Meskipun penyamaan lisensi memungkinkan harga seluler turun, tapi dikhawatirkan adanya pengurangan kualitas. Menurut Jumadi, operator GSM terpaksa menurunkan harga yang seringkali berdasarkan pengalaman malah mempengaruhi kualitas. Lebih disayangkan lagi pemerintah tidak ketat dalam mengawasi kinerja operator.

“Makanya sekarang operator seperti angkot yang memenuhi jalan. Pada akhirnya malah mengganggu masyarakat,” sindir Jumadi.

Hal senada juga diungkapkan Kamilov. Menurutnya, badan regulasi masih lemah sehingga operator bisa berbuat seenaknya. Bahkan, Eddy Thoyib pesimis perubahan lisensi ini akan membawa perbaikan kualitas jaringan operator. Kualitas pada dasarnya terkait investasi di mana operator harus meningkatkan kapasitas dan cakupan jaringan.

“Lisensi adalah satu hal yang berbeda dengan kualitas. Kualitas bisanya ditentukan oleh penambahan jaringan dan cakupan. Kita membutuhkan layanan prima,” tegasnya.

Jumadi juga menyayangkan pemerintah yang selalu membuat aturan berdasarkan perkembangan teknologi. Padahal, teknologi sendiri tidak ada batasnya. “Seharusnya bukan teknologi yang jadi patokan melainkan frekuensi. Teknologi tidak terbatas jadi sulit untuk membuat aturan yang berlaku selamanya,” ujarnya. [ito/mdr]

• Inilah

[Read More...]

Indonesia Antisipasi Perang Robotik

Jakarta, Kompas - Mengikuti perkembangan teknologi yang ada dewasa ini, TNI memandang penting perkembangan teknologi alat utama sistem persenjataan robotik, seperti pesawat terbang tanpa awak, pesawat udara nirawak, unmanned aerial vehicle untuk udara, remotely-operated vehicle untuk darat, dan unmanned underwater vehicle untuk bawah air.

Kol Achmad Djamaludin yang mewakili Asisten Perencanaan Umum Panglima TNI menyampaikan hal itu dalam Lokakarya Komisi Teknis Pertahanan-Keamanan Dewan Riset Nasional (DRN) di Jakarta, Selasa (30/11).

Selain memang menjadi tren dalam peperangan, TNI pun merasakan adanya kebutuhan untuk memiliki peralatan jenis robotik, juga menguasai teknologi pendukungnya. Misalnya saja remotely-operated vehicle (ROV) untuk membantu pasukan infanteri dan pasukan khusus dalam perang kota atau unmanned aerial vehicle (UAV) untuk patroli perbatasan dan pengarah bantuan tembakan.

Selain Kol Djamaludin, ikut tampil sebagai panelis Deputi Menteri Ristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek Teguh Rahardjo serta staf pengajar Institut Teknologi Bandung, Prof Muljowidodo. Teguh menjelaskan berbagai regulasi yang disiapkan pemerintah untuk mendukung kemandirian riset teknologi pertahanan robotik, sementara Muljowidodo menjelaskan aspek-aspek teknis yang ada pada alutsista robotik serta iptek apa saja yang dibutuhkan untuk menguasai pengembangan alutsista robotik.

Peneliti LIPI, Estiko, dalam komentarnya menegaskan pentingnya teknologi robotik yang, antara lain, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pertahanan serta menghindari kematian manusia.

Meski mengakui banyak manfaatnya, upaya menguasai teknologi alutsista robotik masih terkendala oleh sejumlah faktor, misalnya belum sinkronnya program industri pengembang alutsista robotik dan kriteria pengguna. Sejumlah teknologi sensitif, seperti sensor, menurut Muljowidodo, juga masih belum kita kuasai. Di tengah situasi yang belum kondusif ini, sejumlah tenaga ahli di bidang alutsista robotik dikabarkan mendapat tawaran menarik di negara lain.(nin)

• KOMPAS

[Read More...]