DPR RI akan bentuk Panja Mobnas

Walikota Solo Joko Widodo (tengah) berbincang dengan Dirut PT Inka Roos Diatmoko (kanan) disaksikan Deputi Bidang Usaha Perwakilan Industri Strategis dan Manufaktur Kementerian BUMN RI Hernanda Laksanawan (kiri) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/1). DPR mendukung rencana pengembangan industri otomotif/mobil nasional seraya meminta seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah maupun dunia usaha agar mendukung pengembangan program mobil nasional. (FOTO ANTARA/Andika Wahyu)

Jakarta (ANTARA News) - Kalangan anggota DPR RI mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) Mobil Nasional (Mobnas) untuk memastikan industri otomotif nasional mampu bangkit dan berkembang di masa mendatang.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ida Ria, di Jakarta, Rabu, mengatakan dari hasil kerja Panja Mobnas DPR itu nantinya akan dihasilkan berbagai kesimpulan yang arahnya lebih memberdayakan industri otomotif nasional.

"Kita pernah memproduksi mobil-mobil nasional seperti Timor, Bimantara dan lain sebagainya, tapi sekarang semua itu mandeg. Tentunya kita tidak mau mobil Esemka karya anak bangsa saat ini juga bernasib sama berhenti di tengah jalan," ujarnya.

Oleh karena itu, ia menambahkan, harus ada terobosan politik yang mampu mendukung bangkitnya industri otomotif nasional tersebut, selain adanya kontribusi aktif semua pihak.

Salah satu dukungan politik untuk memberdayakan industri otomotif nasional tersebut, menurut dia, adalah melalui DPR dengan pembentukan Panja Mobnas tersebut.

Ida Ria juga mengatakan bahwa pengembangan industri mobnas itu harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak, termasuk kalangan BUMN yang seharusnya menyisihkan sebagian dana CSR (corporate social responsibility) mereka untuk mengembangkan mobnas tersebut.

Pada bagian lain, Ida mengkritik sikap pemerintah yang masih memihak pada agen tunggal pemegang merek mobil-mobil asing.

"Ke depan pemerintah harus lebih memihak pada perkembangan industri mobil nasional. Keberpihakan itu antara lain dengan memberi berbagai insentif dan kemudahan lainnya untuk memperkuat keberadaan mobnas," ujarnya.

Senada dengan Ida Ria, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDIP Syukur Nababan mengatakan bahwa keberadaan Panja itu dalam rangka mengintegrasikan berbagai gagasan industri mobil nasional.

Menurut politisi ini, dari analisis SWOT sederhana yang dilakukannya, kekuatan Indonesia dalam membangun industri mobil nasional adalah adanya sumber daya manusia yang punya kemampuan dari siswa-siswa SMK, industri, dan pasar .

Namun, kelemahan Indonesia adalah tidak adanya kemauan. Ia mencontohkan selama 15 tahun yang lewat industri pesawat terbang tidak jalan, padahal sebenarnya mampu.

"Kalau tidak ada kemauan dan koordinasi, industri mobil nasional ini hanya sebatas mimpi," ujar Sukur.

Karena itu, Syukur mengusulkan agar persoalan industri mobil nasional ini tidak dibiarkan dan diserahkan pada pemerintah dan swasta saja.

DPR bisa mengambil alih dan melakukan kerja dan sinergi seluruh sumber daya manusia yang ada. (T.D011/E011)


• ANTARA News