 |
| Ilustrasi |
Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof. Budi Suyitno mengatakan Indonesia membutuhkan mekanisme pendanaan riset yang lebih fleksibel untuk mendukung kemanjuan bangsa pada masa mendatang.
"Selama ini pembiayaan riset melalui APBN masih banyak mengalami hambatan sehingga berpengaruh pada kinerja riset," kata Budi saat memberikan sambutan dalam seminar "National Science and Innovation Funding Mechanism" di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kegiatan riset mempunyai sifat yang berbeda dengan kegiatan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lain yang pencairan dananya mengikuti jadwal fiskal pemerintah.
Dana riset, lanjut dia, harus bisa dicairkan tanpa mengikuti jadwal fiskal yang berlaku dimana dana cair pada Maret-April dan pada November laporan sudah harus masuk.
Ia menambahkan, proses penelitian membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai hasil karenanya pendanaan riset harus berjangka panjang atau multi years.
Keberadaan lembaga pendanaan riset seperti yang dimiliki Amerika Serikat dan Thailand, kata dia, juga akan memacu kegiatan riset berkesinambungan sesuai kebutuhan nasional.
Ia mencontohkan, beberapa dekade setelah membentuk National Science Foundation (NSF) pada 1950 Amerika Serikat melahirkan inovasi-inovasi revolusioner dan melahirkan 180 peneliti penerima hadiah Nobel.
Menurut dia, dana riset nasional pada 2010 hanya 0,08 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan tersebar di Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga-lembaga penelitian pemerintah.(D009)
"Selama ini pembiayaan riset melalui APBN masih banyak mengalami hambatan sehingga berpengaruh pada kinerja riset," kata Budi saat memberikan sambutan dalam seminar "National Science and Innovation Funding Mechanism" di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, kegiatan riset mempunyai sifat yang berbeda dengan kegiatan proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lain yang pencairan dananya mengikuti jadwal fiskal pemerintah.
Dana riset, lanjut dia, harus bisa dicairkan tanpa mengikuti jadwal fiskal yang berlaku dimana dana cair pada Maret-April dan pada November laporan sudah harus masuk.
Ia menambahkan, proses penelitian membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mencapai hasil karenanya pendanaan riset harus berjangka panjang atau multi years.
Keberadaan lembaga pendanaan riset seperti yang dimiliki Amerika Serikat dan Thailand, kata dia, juga akan memacu kegiatan riset berkesinambungan sesuai kebutuhan nasional.
Ia mencontohkan, beberapa dekade setelah membentuk National Science Foundation (NSF) pada 1950 Amerika Serikat melahirkan inovasi-inovasi revolusioner dan melahirkan 180 peneliti penerima hadiah Nobel.
Menurut dia, dana riset nasional pada 2010 hanya 0,08 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan tersebar di Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga-lembaga penelitian pemerintah.(D009)
♣ ANTARA News
Label:
Ilmu Pengetahuan
Previous Article
Responses
0 Respones to "AIPI: Indonesia butuh pendanaan riset yang fleksibel"
Posting Komentar