Kebijakan Hemat Energi Pemerintah Dinilai Asal-asalan

Jakarta - Pemerintah dinilai telah mengeluarkan kebujakan yang asal-asalan dalam melakukan penghematan energi. Dengan mengeluarkan peraturan yang melarang mobil dinas, perkebunan dan pertamnbangan mengunakan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa mengatakan, kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2012 melarang mobil dinas, perkebunan dan pertamnbangan mengunakan BBM dengan ditandai penempelan stiker tidak efektif.

"Jadi sekarang hanya stiker itu kebijakan yang asala-asalan, kebijakan yang tambal sulam dan tidak konverhesip, itu tidak signifikan," kata Ali, saat menghadiri Panel Diskusi Mengurai Solusi Bidang Energi, Kantor pusat Nahdatul Ulama (NU), Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Menurut Ali, untuk mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi Pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan seperti kartu kendali, dan kartu tersebut akan diperuntukan bagi masyarakat yang pendapatannya rendah. Sehingga masyarakat yang tergolong mampu tidak bisa menikmati subsidi yang diberikan Pemerintah.

"Kepada orang miskin menggunakan kartu kendali, orang penghasilan rendah, yang bisa membeli pakai kartu, beli harga subsidi," jelas Ali.

Selain itu, Ali menambahkan ada cara teknis dengan membuat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dua kategori yaitu SPBU BBM bersubsidi dan SPBU dengan BBM nonsubsidi. "Ada dua SPBU, harga pasar atau dengan harga subsidi, jadi bisa membedakan," ungkap Ali. (wdi)

© Okezone