Terinspirasi Myanmar, Hatta Setuju Pusat Pemerintahan RI Dipindah
Yangon • Pusat pemerintahan atau ibukota dan pusat bisnis di Myanmar telah dipisah sejak 2005 silam. Yangon bukan lagi pusat pemerintahan atau ibukota, tetapi hanya merupakan pusat bisnis di Myanmar.
Sementara, ibukota atau pusat pemerintahan yang baru terletak di kota Nay Pyi Taw, provinsi Mandalay. Kota ini berjarak 320 kilometer (km) atau bisa ditempuh selama 1 jam dengan pesawat dari ibukota lama di Yangon.
Saat melakukan kunjungan kenegaraan dengan 15 BUMN, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku sangat setuju dengan wacana memisahkan pusat bisnis dan pemerintah yang ada di Indonesia.
"Saya setuju saja pusat pemerintahan dipindah, tapi bukan ibukota," tutur Hatta di Yangon, Myanmar, Rabu (3/4/2013).
Namun ia memandang, secara historikal, Jakarta masih tetap menjadi pusat ibukota negara, tetapi bukan pusat pemerintahan. Untuk memindahkan pusat pemerintahan seperti yang dilakukan Malaysia dan Myanmar, diperlukan dana yang tidak sedikit.
"Cost-nya tinggi. Apalagi membangun dan mencari daerah yang kosong sama sekali," tambahnya.
Seperti diketahui, di ibukota negara dan pemerintahan baru Myanmar, Nay Pyi Taw, merupakan kota baru yang dirancang dari awal. Dari pantauan detikFinance, tampak kota tersebut masih sangat sepi. Bahkan lalu lalang kendaraan bisa dihitung, tetapi dari segi infrastruktur dan fasilitas sudah dibilang sangat maju.
Jalan dibangun cukup luas, yakni 4 lajur bahkan ada yang 10 lajur untuk setiap satu arah. Fasilitas bandara dan hotel pun sudah dibangun dengan sangat baik dan tertata.(feb/dnl)
Studi ITB Usulkan Pusat Pemerintahan Pindah ke Kalimantan Tengah
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyambut positif wacana pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia, yang saat ini masih berada di Jakarta.
Hatta menjelaskan, sudah ada usulan dan studi yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) soal pemindahan pusat pemerintahan. Ke mana usulan ITB?
ITB, ujar Hatta, mengusulkan pusat pemerintahan Indonesia dipindah ke Kalimantan Tengah bagian barat, tepatnya di dekat Kabupaten Sampit. Wilayah ini dinilai tepat untuk dirancang dan dikembangkan menjadi sebuah pusat pemerintahan baru Indonesia seperti yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar atau Malaysia.
"Dari studinya ITB. Wilayah yang tepat ada di Kalimantan Tengah bagian barat atau dekat Sampit," tutur Hatta di Yangon, Myanmar, Rabu Malam (3/4/2013).
Dari kajian itu, Hatta menjelaskan, ketersediaan lahan dan geografi Sampit sangat mendukung untuk dibangun sebuah pusat pemerintahan
baru.
"Di sana ada sungai, tanahnya luas serta jaraknya sekitar 1 jam penerbangan dari ibukota (Jakarta), sama seperti Nay Pyi Taw (Myanmar)," tambahnya.
Dari pantauan detikFinance di peta, Kabupaten Sampit diapit oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kabupaten ini, langsung berhadapan dengan laut Jawa.(feb/dnl)
Yangon • Pusat pemerintahan atau ibukota dan pusat bisnis di Myanmar telah dipisah sejak 2005 silam. Yangon bukan lagi pusat pemerintahan atau ibukota, tetapi hanya merupakan pusat bisnis di Myanmar. Sementara, ibukota atau pusat pemerintahan yang baru terletak di kota Nay Pyi Taw, provinsi Mandalay. Kota ini berjarak 320 kilometer (km) atau bisa ditempuh selama 1 jam dengan pesawat dari ibukota lama di Yangon.
Saat melakukan kunjungan kenegaraan dengan 15 BUMN, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengaku sangat setuju dengan wacana memisahkan pusat bisnis dan pemerintah yang ada di Indonesia.
"Saya setuju saja pusat pemerintahan dipindah, tapi bukan ibukota," tutur Hatta di Yangon, Myanmar, Rabu (3/4/2013).
Namun ia memandang, secara historikal, Jakarta masih tetap menjadi pusat ibukota negara, tetapi bukan pusat pemerintahan. Untuk memindahkan pusat pemerintahan seperti yang dilakukan Malaysia dan Myanmar, diperlukan dana yang tidak sedikit.
"Cost-nya tinggi. Apalagi membangun dan mencari daerah yang kosong sama sekali," tambahnya.
Seperti diketahui, di ibukota negara dan pemerintahan baru Myanmar, Nay Pyi Taw, merupakan kota baru yang dirancang dari awal. Dari pantauan detikFinance, tampak kota tersebut masih sangat sepi. Bahkan lalu lalang kendaraan bisa dihitung, tetapi dari segi infrastruktur dan fasilitas sudah dibilang sangat maju.
Jalan dibangun cukup luas, yakni 4 lajur bahkan ada yang 10 lajur untuk setiap satu arah. Fasilitas bandara dan hotel pun sudah dibangun dengan sangat baik dan tertata.(feb/dnl)
Studi ITB Usulkan Pusat Pemerintahan Pindah ke Kalimantan Tengah
Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menyambut positif wacana pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis di Indonesia, yang saat ini masih berada di Jakarta.
Hatta menjelaskan, sudah ada usulan dan studi yang dilakukan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) soal pemindahan pusat pemerintahan. Ke mana usulan ITB?
ITB, ujar Hatta, mengusulkan pusat pemerintahan Indonesia dipindah ke Kalimantan Tengah bagian barat, tepatnya di dekat Kabupaten Sampit. Wilayah ini dinilai tepat untuk dirancang dan dikembangkan menjadi sebuah pusat pemerintahan baru Indonesia seperti yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar atau Malaysia.
"Dari studinya ITB. Wilayah yang tepat ada di Kalimantan Tengah bagian barat atau dekat Sampit," tutur Hatta di Yangon, Myanmar, Rabu Malam (3/4/2013).
Dari kajian itu, Hatta menjelaskan, ketersediaan lahan dan geografi Sampit sangat mendukung untuk dibangun sebuah pusat pemerintahan
baru.
"Di sana ada sungai, tanahnya luas serta jaraknya sekitar 1 jam penerbangan dari ibukota (Jakarta), sama seperti Nay Pyi Taw (Myanmar)," tambahnya.
Dari pantauan detikFinance di peta, Kabupaten Sampit diapit oleh Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Kabupaten ini, langsung berhadapan dengan laut Jawa.(feb/dnl)
Label:
Ilmu Pengetahuan
Previous Article
Responses
0 Respones to "Pusat Pemerintahan RI Menurut Hatta"
Posting Komentar