Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi

Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi Mulai 1 Juli 2013 Ditunda

Jakarta - PT Pertamina (Persero) akhirnya menunda pemasangan alat pengendali BBM bersubsidi atau Radio Frequency Identification (RFID) dikendaraan pribadi dan umum. Padahal sebelumnya Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yakin bisa melaksakannnya mulai 1 Juli 2013.

"Jadwalnya seharusnya besok, 1 Juli 2013 RFID akan mulai dipasang disetiap kendaraan dimana DKI Jakarta mendapatkan giliran pertama," ucap Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mudakir ketika dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).

Meski demikian, Ali memastikan pemasangan RFID pada kendaraan pribadi maupun umum tetap akan dilaksanakan. Alasannya proyek ini sudah disusun sudah jauh hari sebelum kenaikan harga BBM subsidi.

"Tapi pemasangan tetap akan dilakukan, cuma bukan 1 Juli 2013, ditunda dulu," tegas Ali.

Seperti diketahui proyek pemasangan RFID ini telah dimenangkan PT Inti, dan dilakukan pemasangan di 100 juta kendaraan yang terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, 6 juta truk dan di 5.027 SPBU serta 92.000 nozel (pompa bensin).

Target selesainya pemasangan RFID diseluruh Indonesia pada Juni 2014, dan setelah itu seluruh kendaraan yang membeli BBM subsidi harus ada terpasang alat ring RFID di mulut tangki BBM subsidi, jika tidak terpasang maka kendaraan tidak bisa mengisi BBM subsidi karena nozel secara otomatis tidak akan mengeluarkan BBM subsidi.(rrd/hen)

Alasan Pertamina Tunda Pasang Alat Pengendali BBM Subsidi 1 Juli

PT Pertamina (Persero) menunda pemasangan alat pengendali BBM subsidi atau RFID (Radio Frequency Idenification) yang seharusnya mulai berlaku besok, 1 Juli 2013. Pertamina beralasan penundaan ini karena sebelumnya perseroan sibuk melakukan persiapan kenaikan harga BBM.

"Pemasangan RFID dikendaraan yang dimulai di DKI Jakarta jadwalnya mundur, tidak jadi 1 Juli 2013," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).

Alasan Pertamina menunda jadwal pemasangan RFID karena perseroan lebih berkonsentrasi terkait persiapan kenaikan harga BBM bersubsidi 22 Juni lalu. "Ini karena kami kemarin konsentrasi dulu penyiapkan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah," katanya.

Ali beralasan, jelang kenaikan BBM pekan lalu merupakan periode yang krusial. Perseroan bertanggun jawab penuh memasok seluruh SPBU di Indonesia agar tak terjadi kekosongan stok BBM di masyarakat.

"Saat harga BBM subsidi mau naik kan semua SPBU kami perintahkan untuk buka 24 jam semua, konsentrasinya kena semua, bagaimana distribusi kita kerahkan maksimal agar BBM jangan sampai kosong di SPBU," tandasnya.

Seperti diketahui PT Inti telah memenangkan tender pemasangan RFID di 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin).

Nantinya PT Inti akan dibayar oleh Pertamina Rp 18 per liter dari setiap BBM subsidi yang disalurkan melalui sistem RFID ini.

Pertamina bahkan akan menambah bayaran ke PT Inti menjadi Rp 20,47 per liter apabila RFID ini nantinya menggunakan smartcard apabila Pemerintah memberlakukan pengendalian BBM subsidi berdasarkan jumlah kuota setiap kendaraan.(rrd/hen)

BPH Migas: Tak Ada Alasan Pertamina Tunda Pasang Alat Pengendali BBM Subsidi

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menunda pemasangan alat pengendalian BBM bersubsidi atau Radio Frequency Identification (RFID) untuk kendaraan pribadi dan umum yang seharusnya berlaku besok, 1 Juli 2013.

Menurut pejabat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), bagi Pertamina tidak ada alasan menunda pemasangan tersebut walaupun Peraturan BPH Migas pemasangan RFID belum resmi keluar dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Sampai sekarang belum ada informasi Kemenkumham telah resmi mengeluarkan aturan pemasangan RFID dikendaraan umum dan pribadi," ucap Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto ketika dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).

Seharusnya sesuai jadwal pemasangan dan aturan dari yang dikeluarkan BPH Migas, 1 Juli sudah dilakukan pemasangan RFID secara massal yang dimulai di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

"Namun sebenarnya tidak ada masalah jika aturan tersebut belum keluar dari Kemenkumham, kan itu aturan dari BPH Migas, di Kemenkumham hanya untuk pendaftaran saja, jadi tidak ada alasan untuk tunda pemasangan RFID," tukasnya.

"Jika masyarakat menolak atau menanyakan dasar hukum Pertamina/PT Inti memasang RFID dikendaraan milik orang lain, bisa dilihatkan aturan dari BPH Migas, itu dasar hukumnya, jadi tidak ada masalah, kalau tidak mau masyarakatnya, ya risikonya setelah masa sosialisasi selesai kendaraan tidak ber-RFID tidak bisa isi BBM bersubsidi," tandas Djoko.

Seperti diketahui PT Pertamina dan PT Inti akan mulai melakukan pemasangan RFID di 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin) yang dimulai pada 1 Juli 2013.

Nantinya, setelah semua sistem RFID secara keseluruhan sudah terpasang dan masa sosialisasi dinyatakan selesai, maka setiap kendaraan yang tidak terpasang alat ini tidak bisa mengisi BBM bersubsidi dan hanya bisa mengisi BBM yang tidak disubsidi oleh negara seperti Pertamax atau Solar Dex.(rrd/hen)

  ● detikFinance