You are here: »
Home » Posts filed under Ilmu Pengetahuan
Indonesia telah bertindak untuk memecahkan masalah pasokan kebutuhan daging dengan menyetujui rencana pembelian sejuta hektar lahan peternakan Australia, kurang lebih empat kali luas ibukota Canberra.
 |
| Sapi-sapi di salah satu peternakan Australia. |
Harga daging sapi di Indonesia mencapai rekor tertinggi selama tahun lalu, karena produksi daging lokal gagal memenuhi kebutuhan domestik.Kebijakan swasembada sapi dari pemerintah dipersalahkan karena membatasi impor dari Australia dan negara lain.Untuk lebih menekan harga, Indonesia menghapuskan sejumlah larangan di tahun 2013, tetapi pemerintah kini bertindak dengan solusi yang lebih permanen.Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengatakan kepada para wartawan bahwa pemerintah telah menyetujui pembelian sejuta hektar tanah di Australia sehingga Indonesia dapat mengembangbiakkan ternaknya sendiri di sana.Media lokal mengutip Dahlan, bahwa ternak sapi akan dikembangbiakkan sendiri di Australia dan kemudian dibawa ke peternakan Indonesia.Setelah menemukan tanah yang cocok, Indonesia harus meminta izin kepada Dewan Review Investasi Asing Australia untuk membelinya.Pembelian lahan peternakan ini diperkirakan memungkinkan pemerintah Indonesia untuk menyatakan telah mencapai swasembada daging, meskipun sumbernya diternakkan di luar negeri.
Andi Arief terpikir untuk melaporkan temuan ini ke TNI-Polri.
Inisiator Tim Terpadu Riset Mandiri (TTRM) Situs Gunung Padang , Andi Arief, menyatakan, tim itu kini sedang menulis laporan lengkap riset Gunung Padang berdasarkan sejumlah disiplin ilmu. Laporan riset ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk Presiden memberikan arahan selanjutnya.Riset terakhir yakni pencitraan tomografi, sebuah model pengambilan citra situs mirip dengan teknik ultrasonography (USG) pada wanita hamil. Kemudian secara bersamaan juga masih menunggu sejumlah hasil uji laboratorium atas beberapa sampel baru."Bahan laporan ini akan menjadi bahan laporan kepada Presiden SBY dan beberapa kementerian, Pemda Jabar, dan Pemkab Cianjur dan kepada masyarakat," kata Staf Khusus Presiden bidang Bencana Alam dan Bantuan Sosial itu. "Selanjutnya sesuai UU Cagar Budaya dan UU Riset maka akan ada masa peralihan penyerahan hasil riset ini kepada negara. TTRM sedang mempelajari kepada instansi apa hasil riset ini akan diserahterimakan."Andi menyatakan, ada empat lapisan kebudayaan di Situs Gunung Padang ini yakni lapisan 600 tahun sebelum Masehi, 4.900 tahun sebelum Masehi, 11.500 tahun sebelum Masehi dan 25.000 tahun sebelum Masehi. Hasil temuan di lapisan 3 dan 4 sangat berbeda dengan lapisan 1 dan 2. Lapisan 1 dan 2 secara otomatis UU Cagar Budaya menyatakan itu wajib ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah daerah."Sedangkan lapisan 3 dan 4 yang "sangat istimewa" dan "tiada duanya" di dunia ini kelihatannya bukan wilayah Kemendikbud," kata Andi Arief. "Arahan Presiden nantinya ke instansi manakah "teknologi dahsyat" dan "bermanfaat buat rakyat" itu akan diserahkan. Apakah kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian ESDM, TNI-POLRI, atau akan diserahkan semuanya sesuai arahan Bapak Presiden."TTRM juga secepatnya akan menyelesaikan persoalan administrasi/ kewajiban kepada warga/ tenaga lokal, rental alat dan lain-lain. Ini agar diketahui masyarakat bahwa memang selama ini TTRM bekerja mandiri dan tidak bekerja atas uang negara. "Walaupun Kemendikbud sudah diperintahkan untuk memback up riset ini, kami memahami Kemendikbud mengalami kesulitan untuk membantu."TTRM juga berharap bisa bersama-sama menutup galian ekskavasi yang ada bersama masyarakat. "Pendokumentasian sudah kami lakukan," kata Andi Arief."Tugas keilmuan TTRM sudah berhasil menemukan sesuatu yang indah pada waktunya. Living monument buah mahakarya leluhur kita ditemukan oleh kita sendiri. Jika kolonialisme mencari ini 350 tahun, Tuhan memberi kemudahan bagi kita semua untuk menemukannya hanya dalam tempo 2,5 tahun," kata Andi Arief dalam pesan tertulisnya.Sementara itu, Danny H. Natawidjaja, Koordinator Tim Terpadu Riset Mandiri Gunung Padang, mengungkapkan, dari penelitian tim terpadu selama ini, banyak kemajuan positif untuk mengungkap tuntas situs purba tersebut. Danny mengakui temuan-temuan sejauh ini menyimpulkan situs Gunung Padang memang sangat istimewa. Ia merinci keistimewaan sudah bisa dilihat dari luas situs dan ketinggian yang bahkan lebih besar dari Borobudur. Belum lagi jika menyinggung bahwa situs itu dibangun lebih dari satu lapis budaya.
Denpasar - Gubernur Made Mangku Pastika mengatakan secara umum ketiga megaproyek di Bali penunjang kegiatan Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013 sudah rampung.
"Ketiga megaproyek menunjang kegiatan internasional itu sudah lebih dari 90 persen. Proyek tersebut sedang dikebut dan kini sudah mencapai pengerjaan penyelesaian (finishing)," kata Gubernur Bali Mangku Pastika di Denpasar, Selasa.
Ia mengatakan bahwa ketiga megaproyek itu adalah jalan tol yang menghubungkan Benoa-Bandara Ngurah Rai-Nusa Dua, begitu juga proyek perluasan Bandara Ngurah Rai dan jalan bawah tanah (underpass) Simpang Dewa Ruci, Kuta.
Gubernur menegaskan bahwa jalan tol tersebut sudah final pengerjaannya, bahkan sudah dilakukan uji kelayakan dan saat ini tinggal menunggu peresmian oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Begitu pula, Jalan Bawah Tanah Simpang Dewa Ruci, bahkan sudah digunakan sejak beberapa bulan lalu.
"Untuk proyek perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai sudah dalam proses `finishing`. Secara umum semua infrastruktur sudah siap. Tinggal beberapa pengerjaan kecil dan saat ini terus dikebut," katanya.
Mangku Pastika membantah jika penundaan peresmian jalan tol dan perluasan Bandara Ngurah Rai ditunda berhubungan dengan pengerjaan yang belum final.
"Penundaan peresmian itu karena Bapak Presiden SBY masih memiliki agenda lain yang lebih penting, bukan karena proses pengerjaan yang belum selesai di Bandara Ngurah Rai," ujarnya.
Dikatakan, hingga saat ini, pihak kontraktor proyek perluasan Bandara Ngurah Rai terus melakukan pengerjaan bandara dan diperkirakan sebelum akhir September sudah selesai dan siap beroperasi.
Saat ini, kata dia, seluruh operasional yang berhubungan dengan kebandaraan sudah berjalan sebagaimana mestinya meskipun pekerjaan renovasi terus dilakukan.
Sementara itu, hotel-hotel dan lokasi pertemuan, semuanya sudah dipusatkan di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) dan Bali International Convention Center (BICC) di Hotel The Westin yang masih berada dalam areal kawasan wisata Nusa Dua.(I020/D007)
Dili - Perusahaan konstruksi dari Indonesia, PT PP (Persero) Tbk, dipercaya Pemerintah Timor Leste untuk membangun kantor Kementerian Keuangan dan melaksanakan dua proyek perbaikan jalan.
"Alhamdulillah kita dipercaya melaksanakan tiga proyek itu," kata Wakil Manajer Proyek Pembangunan Gedung Kementerian Keuangan PT PP (Persero) Tbk Fajar Saiful Bahri kepada delegasi wartawan Indonesia di Dili Selasa.
Kepercayaan Pemerintah Timor Leste itu diperoleh pihaknya lewat tender terbuka secara internasional yang diikuti perusahaan-perusahaan dari sejumlah negara, katanya
Dalam pertemuan dengan wartawan Indonesia yang berlangsung di areal pembangunan kantor Kementerian Keuangan di daerah Kampung Alor Dili itu, ia mengatakan nilai awal proyek gedung bertingkat 12 tersebut mencapai 21,795 juta dolar AS.
Pelaksanaan proyek pembangunan gedung kantor Kementerian Keuangan Timor Leste yang dimulai pada 5 September 2012 itu sudah rampung 60 persen, kata Fajar.
Terkait dua proyek perbaikan jalan, ia mengatakan nilai proyek jalan Liquica-Motaain sepanjang 50 kilometer mencapai 15 juta dolar AS dan jalan Tibar-Gleno sepanjang 30 kilometer mencapai 29 juta dolar AS.
Proyek pembangunan gedung di atas tanah seluas 20.500 meter persegi maupun perbaikan jalan tersebut menyerap banyak tenaga kerja dari kedua negara.
Dalam proyek pembangunan gedung Kementerian Keuangan Timor Leste yang ditargetkan selesai 18 bulan atau pada Februari 2014 itu misalnya, sebanyak 480 orang pekerja diserap pada awal pengerjaan, katanya.
Di atas upah minimum
"Para pekerja kita berasal dari Timor Leste dan Indonesia. Saat ini jumlahnya mencapai 340 orang dan 45 persen di antaranya dari Timor Leste dengan besaran gaji di atas upah minimum yang ditetapkan Pemerintah Timor Leste," katanya.
Menurut Fajar, besaran upah minimum per bulan yang berlaku di Dili tercatat 115 dolar AS.
"Kita membayar pekerja kita di atas upah minimum itu dengan delapan jam kerja sehari dengan lima hari kerja," katanya.(R013)
Bappenas belum memiliki rencana pindahkan ibu kota RI
Belakangan ini muncul kembali wacana pemindahan ibu kota Negara. Wacana pemindahan ibu kota kembali ramai setelah diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin.Sayangnya ini baru sekadar wacana. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Armida Alisjahbana mengaku belum tahu soal wacana pemindahan ibu kota."Belum, itu kan Pak Presiden yah yang menyampaikannya," kata Armida di Hotel Horison Bandung, Selasa (10/9).Karena itu, Bappenas juga belum melakukan kajian soal pemindahan ibu kota. "Belum ada," tegasnya.Ide soal pemindahan ibu kota dari Jakarta memang sudah kerap diwacanakan. Terakhir, Presiden SBY melontarkannya saat mengunjungi Kazakhstan pekan lalu. SBY melihat pemindahan itu sebuah opsi yang baik, terutama setelah melihat kota Astana.Pemindahan terbilang sukses, di mana sekarang kota tersebut menjadi kota bisnis dan budaya.(mdk/has)
"Separuh Biaya Pindah Ibukota Cukup untuk Perbaiki Jakarta"
Harus diperhitungkan pula dampak sosial-ekonomi atas rakyat Jakarta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mengeluarkan wacana pemindahan ibu kota. Ia terpikat pada ibukota Kazakhstan yang baru, Astana, usai kunjungan kenegaraan.Wakil Ketua DPRD Jakarta, Triwisaksana, menyatakan, kini tinggal ketegasan pemerintah saja. "Harus jelas political will-nya. Jangan sampai Jakarta ditinggalkan begitu saja. Harus jelas semua," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, saat dihubungi, Selasa 10 Sepetember 2013.Ia menjelaskan pergeseran ibukota yang dilakukan Malaysia saat itu tidak mengganggu stabilitas. Perpindahan pusat pemerintahan tidak menghilangkan arti dari Kuala Lumpur sebagai ibukota. Kuala Lumpur kemudian tumbuh menjadi kota jasa.Sementara, kata Bang Sani, begitu panggilan Triwisaksana, kondisi Jakarta yang saat ini ibukota sekaligus pusat administrasi dan ekonomi masih carut-marut. Belum lagi, memindahkan ibu kota membutuhkan biaya tinggi. "Perhitungan kita sekitar Rp200 triliun. Dana itu akan sangat efektif bila dijadikan anggaran program prorakyat atau untuk membangun stabilitas ekonomi, memperkuat infrastruktur. Ini lebih realistis," katanya."Kalau hanya itu dana yang diperkirakan Rp200 triliun, bisa memaksimalkan Jakarta. Jangan kan semuanya, 50 persen saja sudah sangat cukup membangun Jakarta sebagai pusat administrasi negara," katanya.Pemindahan ibu kota juga harus dilihat dari sisi lain yakni kondisi sosial masyarakat. Ini yang sering tidak terhitung padahal terdampak besar.Namun, meski suatu hari kehilangan posisinya sebagai pusat administrasi negara, Bang Sani meyakini Jakarta tetap akan berdiri kokoh. "Jakarta jelas akan menjadi kota jasa meski kehilangan peran administrasi sebagai ibukota negara. Itu bukan masalah," katanya.Namun pemisahan fungsi itu, kata Bang Sani, butuh proses panjang. "Paling cepat 2027. Kalau dipaksakan lebih cepat, bisa jadi pemborosan dalam situasi sosial ekonomi saat ini," katanya.Mengenai wilayah yang cocok menjadi ibu kota dan pusat administrasi pemerintahan ia menyerahkan pada pemerintah pusat. "Itu harus ada kajian yang matang. Kalau ikut gagasan Bung Karno, kan Palangkaraya, Kalimatan Tengah. Itu terserah pemerintah pusat, kan katanya sudah ada tim pengkaji," ujarnya.(eh)
"Ibu Kota Negara Sebaiknya di Tengah-tengah"
Pemindahan ibu kota ini bisa dilakukan satu masa periode pemerintahan. 
Wacana pemindahan ibu kota disambut baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua DPR Marzuki Alie menilai, kota pemerintahan dan kota perdagangan atau industri memang sebaiknya dipisahkan.Menurut dia, Jakarta lebih baik dijadikan kota industri, perdagangan, dan jasa. "Kalau ibu kota sebaiknya di tengah-tengah (negara Indonesia)," ujar Marzuki, Selasa 10 September 2013.Meski pemindahan pusat pemerintahan ini memerlukan banyak waktu, Marzuki yakin prosesnya bisa dilakukan dalam satu masa periode pemerintahan. Untuk itu dia menyarankan, keputusan politik pemindahan ibu kota dilakukan saat ini. "Sementara implementasinya oleh pemerintahan berikutnya," kata dia. Selain itu, dia juga berharap pemindahan tersebut harus memberikan dampak positif bagi kepentingan nasional.Wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali Kazakhstan. Negara ini punya ibu kota baru, Astana. Sepertinya ibu kota baru itu memikat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Belum sampai kaki SBY kembali ke Tanah Air setelah mengunjungi kota itu, Presiden menyatakan akan memindahkan ibukota Indonesia dari Jakarta. “Kami membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibukota kita, dalam arti biar pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta, tetapi pusat pemerintahan kita pindahkan di tempat yang lain,” kata Presiden SBY dalam keterangan pers di Hotel Grand Emerald, St. Petersburg, Rusia, Sabtu 7 September 2013, seperti dilansir laman resmi Presiden.(umi)
Pabrik perakitan telepon seluler Foxconn secara resmi meminta maaf melalui surat elektronik kepada pemerintah. pasalnya, rencana investasi mereka yang sudah dirancang sejak akhir tahun lalu molor karena persoalan internal. "Saya terima e-mail dari Foxconn, kemarin perwakilannya baru mendarat di Halim Perdanakusuma, isinya masalah minta maaf selama 3 bulan ini terhambat karena masalah internal," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat selepas rapat kerja dengan Komisi VI, DPR, Jakarta, Senin (9/9). Pabrikan asal Taiwan itu mengaku sudah merampungkan draf perjanjian dengan dua mitra lokal, yakni Erajaya selaku distributor dan Agung Sedayu yang menyediakan lokasi pabrik di Karawang. Perusahaan yang biasa merakit ponsel iPhone dan iPad untuk Apple Inc ini sekaligus meminta insentif pajak. Nantinya, diskusi dengan mitra dan kementerian keuangan bakal difasilitasi kemenperin. "Akan saya pertemukan dengan mitra lokal. Saya akan minta agar perjanjiannya dapat ditandatangani tahun ini," kata Hidayat. Total investasi yang akan digelontorkan oleh Foxconn membangun pabrik perakitan ini mencapai Rp 47 triliun. Pembangunan pabrik dimulai tahun ini, dan secara bertahap selesai hingga 2023. Investasi pabrik perakitan ini di Indonesia, diharapkan selain menyerap tenaga kerja, dapat mengurangi tingkat impor ponsel yang sangat tinggi di Tanah Air. "Kita sangat perlu, karena impor ponsel sudah mencapai lebih dari USD 10 miliar," kata menperin.(mdk/noe)
JAKARTA -- Empat tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ternyata diam-diam memikirkan kemungkinan Indonesia untuk membangun pusat pemerintahan yang baru di luar Jakarta. Bahkan, ia sudah membentuk tim kecil untuk mulai memikirkan kemungkinan pemindahan ibu kota kita. Rencananya, pusat ekonomi, perdagangan, dan lain-lain tetap di Jakarta. "Sementara pusat pemerintahan kita pindahkan ke tempat yang lain," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (7/9). Wacana itu pun sempat muncul ke permukaan, namun ia tetap diam. Alasannya, karena takut didebat atau disalahkan. "Sebaliknya kalau saya mengatakan tidak perlu kita memikirkan pusat pemerintahan yang baru, tetap disalahkan juga," lanjutnya. Ia mengaku memikirkan bagaimana kondisi Jakarta 30 tahun mendatang. Karenanya, SBY pun menyerahkan kepada presiden selanjutnya untuk memikirkan ibu kota baru selain Jakarta. "Kalau memang secara ekonomi kita sudah kuat, pertumbuhan, GDP, income per kapita, kemudian kalau memang tidak ada solusi yang baik untuk mengatasi masalah Jakarta dan ada urgensi yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, tidak keliru kalau kita memikirkan suatu tempat yang kita bangun menjadi pusat pemerintahan yang baru," paparnya. SBY memberi contoh negara yang sudah memisahkan pusat pemerintahan dengan ekonomi. Seperti Turki, Australia, dan Malaysia. Diakuinya, setiap pilihan akan ada nilai tambah dan kekurangan. Namun, ia memastikan jika ada pusat pemerintahan yang baru, Jakarta akan jauh lebih baik. Pusat pemerintahan yang baru pun dapat berfungsi secara efektif. "Pelajari misalkan apa yang terjadi dengan adanya Putra Jaya, sedangkan Kuala Lumpur juga masih bisa berfungsi dengan baik. Yang bisa kita petik adalah biayanya tentu tidak sedikit. Biaya ekonomi, dan barangkali juga biaya politik, biaya sosial dan sebagainya," tuturnya.
 |
| Ilustrasi |
KEMENTERIAN Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI optimistis Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, lepas dari ketertinggalan pada 2014, kata Sekretaris Kementerian PDT RI,Dr M Nurdin di Nunukan, Jumat.
Ia menyatakan dengan terpenuhinya enam indikator tersebut maka Kabupaten Nunukan diyakini tidak termasuk daerah tertinggal lagi.
Keenam indikator tersebut, yakni indeks pembangunan manusia (IPM), ketersediaan infrastruktur, kemampuan keuangan atau fiskal, income per kapita, konekvitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Dari enam indikator ini juga terdiri dari 27 sub indikator yang menjadi pengamatan selama ini dimana Kabupaten Nunukan telah memenuhi syarat untuk tidak dikategorikan lagi sebagai daerah tertinggal, jelas M Nurdin.
Ia menerangkan bahwa tingkat kemajuan dari enam indikator yang menjadi penilaian selama ini, Kabupaten Nunukan telah melampaui target maksimal yang telah ditentukan dibandingkan 183 kabupaten lainnya yang termasuk daerah tertinggal.
"Pada rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM) Kementerian PDT RI pada 2014, terdapat 50 kabupaten yang akan dimasukkan sebagai daerah yang telah terlepas dari daerah tertinggal," ujar dia.
M Nurdin menambahkan bahwa semua wilayah perbatasan dan daerah tertinggal menjadi tugas dan kewenangan Kementerian PDT bekerja sama dengan lembaga teknis lain seperti BNPP untuk membangun sumber daya manusia dan infrastruktur.
"Salah satu perjuangan Kementerian PDT dengan Komisi V DPR RI untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur dengan dianggarkannya Rp500 miliar sampai Rp600 miliar di wilayah perbatasan pada APBN 2013 untuk pembangunan jalan dari Kalimantan Barat menuju Kalimantan Timur," terang dia.
Ia juga mengungkapkan pada RAPBN 2014, Kementerian PDT juga mengusulkan dana untuk pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan yang selama ini. Antara
