Pemerintah Andalkan Industri Lokal Untuk Pengadaan Alutsista

Ilustrasi KCR 60M PAL (Gambar Incoherrent)

SURABAYA, Pemerintah mengandalkan kemampuan industri pertahanan dalam negeri untuk pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), yang melibatkan beberapa BUMN dengan memanfaatkan anggaran Rp 100 triliun hingga 2014.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan cetak biru (blue print) tentang pembangunan industri pertahanan dalam negeri telah rampung, termasuk landasan legislasi berupa RUU Industri Pertahanan.

“Arahnya adalah kemandirian industri pertahanan dalam negeri, dan kini telah disusun road map pembuatan alutsista yang ada tahapannya,” ujarnya seusai menggelar siding ke-6 KKIP di bengkel kapal perang PT PAL Indonesia (Persero), Rabu 23 Mei 2012.

Dia mencontohkan saat ini diproduksi kapal perang untuk TNI AL berupa kapal cepat rudal 60 meter (KCR-60 meter) sebanyak 3 unit yang di PAL Indonesia.

Tahap berikutnya akan dibangun kapal lebih besar dan canggih yakni perusak kawal rudal (PKR) di BUMN tersebut dengan menggandeng BUMN lain.

Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menyebutkan anggaran yang disiapkan untuk pengadaan alutsista mencapai Rp100 triliun selama 2010 – 2014.

Di antaranya 75% dimanfaatkan untuk membangun alutsista baru, dan sisanya untuk pemeliharaan alusista yang telah ada.

“Alokasi/pengeluaran anggaran itu setiap tahunnya disesuaikan kemampuan keuangan negara, dan diharapkan pengadaan alutsista berasal dari industri dalam negeri,” tuturnya.

Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta mengatakan pengembangan industri pertahanan diarahkan untuk menghasilkan produk alutsista lebih canggih, melalui peningkatan penguasaan teknologi. Upaya tersebut dibarengi dengan penggunaan komponen lokal.

“Perlu dibangkitkan semangat agar perkembangan teknologi Indonesia lebih cepat, khususnya teknologi pembangunan/pembuatan alutsista,” paparnya.

Alih teknologi di bidang pembuatan alutsista terus dilakukan antara lain teknologi pembuatan kapal selam melalui kerja sama dengan Korea Selatan.(bas)

 

 

• bisnisjatim

[Read More...]

Desain Pertahanan Indonesia Tidak Jelas

Revitalisasi Industri Strategis
Pesawat Sukhoi SU-30MK2 TNI AU melintas di atas KRI Dewa Ruci untuk memeriahkan International Fleet Review 2009 yang merupakan salah satu puncak acara Sail Bunaken 2009 di Teluk Manado, Sulawesi Utara, Rabu (19/8/2009).

SURABAYA, KOMPAS.com - Desain strategi serta postur pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini dianggap tidak jelas.

Meskipun kebutuhan pertahanan minimal sudah digagas, postur pertahanan Indonesia sudah sangat ketinggalan. Sementara itu, revitalisasi industri strategis Indonesia masih mencoba mencari arah.

Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk Revitalisasi Industri Strategis Indonesia di Sasana Diskusi Ruang Cakra Gedung C FISIP Universitas Airlangga, Jumat (29/10/2010).

Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang diikuti dosen dan mahasiswa, pengajar jurusan Matematika Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya, Subchan, dan peneliti Centre for Strategic and Global Studies (CSGS) Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair, Djoko Sulistyo.

Setelah reformasi, kata Djoko, banyak slogan yang dikeluarkan pemimpin Indonesia. Terakhir, dalam pidato kenegaraan di depan DPR dan DPD pada 16 Agustus, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, akan menempuh politik luar negeri ke segala arah.

Dengan demikian, Indonesia akan mempunyai sejuta kawan, tanpa musuh (a million friends, zero enemy ). "Kalau paradigma itu yang dikembangkan, postur pertahanan tidak menjadi prioritas dan tidak perlu ada industri pertahanan yang menjadi pendukung," tutur Djoko Sulistyo.

Namun, lanjut Direktur Riset CSGS Joko Susanto, slogan ini sangat bertentangan dengan Rancangan Undang-Undang tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertahanan dan Keamanan.

Sebab, dalam RUU yang mulai dibahas di Kementerian Hukum dan HAM, industri strategis lebih pada produksi alat-alat perang. Ini seakan-akan Indonesia akan perang dalam lima tahun ke depan.

Industri strategis yang bermanfaat untuk masyarakat dan negara seperti pengembangan sarana transportasi massal, teknologi informasi, atau teknologi nano malah tidak mendapat tempat dalam pembahasan RUU itu.

Padahal, berbagai industri strategis seperti itu akan membuat Indonesia berdaya saing dan mandiri.

Kenyataannya, menurut Subchan, industri pertahanan Indonesia saat ini ketinggalan jauh dari negara lain kendati sebelum reformasi sempat disegani di Asia. Subchan pernah menerima penghargaan di bidang teknologi persenjataan tanpa awak dari Kementerian Pertahanan Inggris Raya.

Menurut Subchan, pada 1990-an, Indonesia memiliki PT Inka, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, dan PT Pindad. Kini, perusahaan-perusahaan ini sulit berkembang karena tidak ada perhatian dari pemerintah. Dari anggaran untuk kekuatan minimum esensial yang memerlukan Rp 11 triliun, hanya dialokasikan Rp 2 triliun.

Para pimpinan juga lebih senang mengadakan alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Pertama, makelar akan mendapat untung. Selain itu, membeli dari luar negeri artinya membuka kesempatan untuk berjalan-jalan dan mendapatkan uang dinas.

"Ada juga kendala ketidakmampuan bekerja bersinergi. Para ahli mencari proyek sendiri-sendiri. Padahal, bila kemampuan pakar di Indonesia dipetakan dan semua disinergikan, bukan tidak mungkin ada kemandirian dalam industri pertahanan keamanan," katanya.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan dan pengembangan industri pertahanan, dibentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Peraturan Presiden tentang KKIP sudah disetujui 12 Juli 2010 meskipun dirasa kurang sempurna karena belum melibatkan Kementerian Pendidikan Nasional sebagai yang menangani pendidikan sumber daya manusia.

Kini, diharapkan RUU Revitalisasi Industri Strategis lebih luas, bermanfaat, dan mampu meningkatkan daya saing Indonesia.

• KOMPAS

[Read More...]

Penjajakan Peran PT.BBI Surabaya Dalam Revitalisasi Industri Pertahanan

Dalam rangka menindaklanjuti penjajakan revitalisasi industri pertahanan yang merupakan salah satu program dari KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan), tim dari Kementerian Riset dan Teknologi (Ristek), Kementerian Pertahanan dan BPPT mengadakan kunjungan kerja ke PT. Boma Bisma Indra (PT.BBI) Surabaya.

Dalam acara diskusi, Direktur Utama PT. BBI, Lalak Indiyono memaparkan aktivitas dan produktivitas PT. BBI serta potensi yang dapat dikembangkan ke depan. Potensi tersebut antara lain pengembangan mesin transportasi (darat dan laut) dan mesin pembangkit listrik. Selain itu dijelaskan pula mengenai Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Fasilitas PT. BBI Surabaya. “Sedangkan saat ini PT.BBI fokus berproduksi pada peralatan pabrik seperti pressure vessels, heat exchanger dan peralatan pabrik gula”, ujar Lalak.

Dalam kesempatan ini Teguh Rahardjo, Deputi Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek memberikan arahan dan usulan wacana ke depan terkait rencana KKIP untuk revitalisasi industri pertahanan, diantaranya adalah industri mesin panser dan rantis. “Kemandirian teknologi nasional adalah suatu keniscayaan terutama untuk pertahanan dan keamanan bangsa. Oleh karena itu Kementerian Ristek selalu memperhatikan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang fokus hankam”, ujar Teguh

Selain itu, Agus Suyarso, Direktur Teknologi Industri Pertahanan Kementerian Pertahanan menjelaskan kebutuhan teknologi untuk pertahanan dimana negara kita seharusnya mandiri dalam penyediaan kebutuhan pertahanan seperti panser, kapal cepat, roket, dan lain-lain. Tentunya semua harus memenuhi standar demi keamanan dan kenyamanan pengguna, tegas Agus.

Joko Purwono, Direktur Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan dan Prawoto, Kepala balai Termodinamika, Motor dan Propulsi masing-masing menjelaskan kemampuan iptek mengenai engine/motor adalah sudah bisa dikuasai oleh dalam negeri. Hanya saja perlu dukungan yang serius dalam pengembangan engine/motor dan penangan secara konsisten untuk mendukung kemandirian teknologi dan produksi engine nasional. Salah satu prasarana pendukungnya terdapat di Puspiptek berupa laboratorium yang dapat menguji kinerja dan kehandalan engine sampai dengan 600HP.

Pada pertemuan disepakati rencana pemetaan kembali potensi kemampuan sarana dan prasarana serta SDM. Kemudian diharapkan ada suatu peta rencana ke depan pengembangan PT.BBI dalam mendukung skema program revitalisasi industri pertahanan termasuk dorongan dari Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertahanan dan BPPT.

Pada kesempatan tersebut turut hadir dalam Tim Ristek Erry Ricardo (Asisten Deputi Produktivitas Riptek Industri), Ahmad Dading (Asisten Deputi Relevansi Program Riptek), dan Hendro Wicaksono (Kepala Bidang Riptek Industri Manufaktur). Sedangkan dari Tim BPPT turut hadir Purwoadi (Kepala Balai Mesin Perkakas dan Otomasi), sedangkan dari Kemenhan Edi Sulistiyadi.

Rombongan kemudian melakukan kunjungan ke Shop Bar Engine PT.BBI Surabaya. (dep-rpi/humasristek)

• Ristek

[Read More...]

KKIP segera Formulasikan Grand Strategy Industri Pertahanan

JAKARTA--MI: Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) akan memformulasikan koridor-koridor industri pertahanan ada awal Oktober nanti.

Hal ini merupakan bagian dari komitmen untuk membangun industri pertahanan dari dalam negeri. Grand Strategy itu turut membahas anggaran pertahanan serta regulasi sistem koordinasi pertahanan dan keamanan maritim.

Demikian disampaikan pada konferensi pers KKIP usai kunjungan ke PT PAL Indonesia (Persero) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (21/9).

Sekretaris KKIP yang juga Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengemukakan pihaknya bersama kementerian terkait yang tergabung di dalam komite akan membangun grand strategy dan road map pada awal oktober nanti.

"Supaya tidak terpusat kepada TNI AL saja, tetapi sinergis," tuturnya.

Sekjen Kementerian Perindustrian Agus Tjahjana berharap pada masa mendatang, penyuplai bahan baku dalam negeri untuk Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Pindad, dan PT PAL dapat dimaksimalisasikan. Dengan begitu, ketergantungan industri pertahanan terhadap supplier dari luar negeri dapat semakin berkurang sesuai target KKIP pada tahun 2024.

Sementara Deputi RIPTEK Kementerian Riset dan Teknologi Teguh Rahardjo menandaskan pihaknya siap mengakomodir keterlibatan perguruan tinggi dan tim-tim penelitan dan pengembangan (litbang) untuk mengatur grand design tersebut, termasuk penyediaan beasiswa, pelatihan, dan lain sebagainya.

Koordinasi untuk melindungi pertahanan dan keamanan maritim juga menjadi fokus utama di dalam kebijakan tersebut. Kepada para wartawan, Kemenhan mengaku kebijakan pertahanan dapat mendukung perekonomian dan sektor-sektor lainnya. Untuk itu, dibutuhkan patroli yang terkoordinasi baik untuk mendeteksi hal-hal yang ilegal.

Di sisi lain, Kemenhan mengakui pihaknya masih membutuhkan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pertahanan. Mereka pun memproyeksikan pada 2011 nanti, anggaran tersebut akan bertambah sekitar Rp10 triliun hingga Rp11 triliun. Hal ini guna memenuhi kebutuhan alutsista dan lain sebagainya. (*/OL-3)


• mediaindonesia

[Read More...]

Pembangunan Kapal Perusak Rudal Libatkan 35 Desainer

Surabaya - Pembangunan kapal perang jenis perusak kawal rudal pesanan Kementerian Pertahanan di PT PAL Indonesia senilai Rp2,2 triliun melibatkan sedikitnya 35 desainer handal dan 435 tenaga produksi.

"Kami punya 64 desainer di PT PAL ini, sebanyak 35 desainer terpilih yang kami libatkan dalam pembangunan kapal PKR (perusak kawal rudal). Mereka akan didukung 443 tenaga produksi," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia, Harsusanto, di Surabaya, Selasa.

Dari 35 desainer tersebut, tiga orang di antaranya telah dikirim ke Belanda untuk magang di mitra kerja Pal.

"Kebetulan mitra kami di Belanda sedang mengerjakan lima unit "fregat" pesanan Maroko," katanya.

Dalam merealisasikan pesanan Kemhan itu, pemerintah menunjuk perusahaan perkapalan asal Belanda, Demen Schelde Netherlands Shipyard (DSNS), sebagai mitra PAL.

Dengan mengirimkan tiga desainer itu, Harsusanto berharap ada transfer ilmu yang diperoleh sehingga ketergantungan terhadap negara asing dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem pertahanan (alutsista) bisa diminimalisasi.
"Kami sudah memiliki kesepakatan dengan DSNS bahwa pembangunan kapal tersebut 40 persen kami yang menangani dan kami berharap dukungan industri strategis nasional sehingga komponen-komponen yang kami butuhkan tidak perlu kami dapatkan dari luar negeri," katanya.

Kesepakatan tersebut, lanjut dia, harus segera ditindaklanjuti oleh Kemhan sehingga kapal itu sudah bisa dioperasikan TNI AL pada Agustus 2014, dengan catatan kontrak efektif Kemhan dengan DSNS terealisasi pada awal November 2010.

DSNS berniat menginvestasikan dananya sekitar 220 juta dolar AS untuk membangun kapal PKR di PT PAL melalui sistem kredit ekspor. Pemerintah bersedia mengalokasikan dana sebesar 15 persen dari nilai investasi itu yang diambilkan dari APBN selama empat tahun anggaran.

"Kalau industri strategis nasional, seperti PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT Krakatau Steel, PT LEN, PT Inti, PT Texmaco, PT Maspion, dan PT Tadakara bisa memenuhi kebutuhan kami, maka dana kredit ekspor yang diberikan DSNS itu tidak akan kembali lagi ke luar negeri," katanya di depan Wakil Menham Letjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin dan anggota Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Sigma 10514 : Light frigates yang diajukan oleh Damen dalam tender kapal PKR (image : Damen)

Missi operasi
Kapal PKR yang dirancang PT Pal dapat digunakan TNI-AL untuk menjalankan misi operasi, di antaranya peperangan elektronika, peperangan antiudara, peperangan antikapal selam, peperangan antikapal permukaan, dan bantuan tembakan kapal.

Panjang kapal itu 105 meter, lebar 14 meter, kedalaman 8,8 meter, dan kecepatan maksimum 30 knot dengan dilengkapi rudal SAM, SSM, dan rudal antikapal selam.
Kapal yang memiliki landasan helikopter hingga kapasitas 10 ton itu juga dilengkapi radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara serta dipersenjatai meriam kaliber 76-100 mm dan kaliber 20-30 mm, peluncur rudal, dan senjata torpedo.

Meskipun bermitra dengan DSNS, Kemhan dan Pal memiliki hak menjual kapal sejenis ke negara-negara di Asia tanpa dibebani kewajiban membayar royalti.

Sementara itu, anggota KKIP, Teguh Rahardjo, menyatakan Kementerian Riset dan Teknologi siap membantu PAL di bidang pelatihan sumber daya manusia melalui pemberian bea siswa.

"Kami mendukung sepenuhnya peningkatan kualitas manajemen di PAL, kalau diberi kewenangan penuh karena untuk mendidik tenaga "engineering" itu sebenarnya tidak butuh waktu lama," kata Deputi Kemristek Bidang Relevansi dan Produktivitas Iptek itu.

Sekjen Kementerian Perindustrian, Agus Cahyono, yang juga anggota KKIP, mengingatkan PAL agar pandai bersiasat dalam transformasi teknologi dengan pihak asing, seperti DSNS itu.

"Ini namanya "ongkos bodoh". Kita punya modal sedikit, tapi harus pandai-pandai memanfaatkan kepandaian dan kelebihan orang lain," katanya.

Ia juga meminta PAL mewaspadai hal-hal sekecil apa pun terkait proyek kerja sama pembangunan kapal PKR dengan DSNS itu.

"Pengalaman kami di industri migas saat bekerja sama dengan pihak asing bisa jadi pelajaran, seperti halnya biaya parkir sampai urusan sandal jepit pun mereka bebankan pada kita," katanya.

Oleh sebab itu, KKIP meminta PAL fokus pada divisi yang memiliki kekuatan.

"Jangan sampai kehabisasn stamina di tengah jalan. untuk mengantisipasi ini kami akan memberikan "time saving" sehingga jika terjadi dinamika, proyek ini tetap jalan terus," kata Sjafrie Sjamsoeddin yang menjabat Sekretaris KKIP itu.

KKIP dibentuk melalui peraturan presiden dengan menunjuk Menhan sebagai ketua dan beberapa sekjen serta deputi sejumlah kementerian terkait sebagai anggota.*


• antaranews

[Read More...]