Elnusa siapkan Rp 224,7 miliar untuk kembangkan biodiesel

Direktur Utama PT Elnusa, Elia Massa Malik, menyatakan pihaknya tengah menyiapkan dana sekitar USD 20 juta hingga USD 30 juta atau setara Rp 224,7 miliar untuk pengembangan energi biodiesel. Investasi ini diharapkan dapat mendukung program pengembangan biodiesel pemerintah.

Investasi tersebut, diambil dari total belanja modal yang dipersiapkan Elnusa untuk periode empat tahun sebesar USD 390 juta atau setara Rp 4,3 triliun.

"Mengingat pemerintah juga tengah meningkatkan penggunaan biodiesel. Nah, dari keseluruhan belanja modal tersebut sekitar USD 200 juta masih kami fokuskan untuk core bisnis kami," ujarnya usai 'HUT Elnusa ke-44' di Graha Elnusa, Jakarta, Senin (9/9).

Dia menambahkan, pengembangan biodiesel ini harus memperhitungkan faktor ketersediaan bahan baku mentah, teknologi, serta pengembangan lokasi yang harus dekat dengan konsumen. Namun, Elia belum memastikan waktu selesainya pengembangan tersebut.

"Saat ini tengah dijalankan studi terkait pengembangan biodiesel tersebut. Kami harus pastikan ketersediaan raw materialnya dulu," jelas dia.

Elia menilai pengembangan biodiesel sangat potensial mengingat kebutuhan teknologi yang belum terlalu rumit. "Relatif mudah didapat untuk teknologinya," tutup dia.(mdk/bmo)

  ● Merdeka 

[Read More...]

RI Masih Incar Ladang Minyak di Kazakhstan

Jakarta - Presiden SBY didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono berserta sejumlah delegasi bakal berkunjung ke Kazakhstan, Polandia dan Rusia. Indonesia berharap bisa menambah cadangan minyaknya melalui kerjasama dengan Kazakhstan.

"Jadi, Kazakhstan sebetulnya minggu lalu saya melakukan joint commission pertama antara Indonesia dan Kazakhstan. Di situ kita intinya ingin meningkatkan katakanlah kerjasama kita, meningkatkan volume perdagangan kita, dengan mengurangi defisit kita," kata Menteri Perekonomian Hatta Rajasa di Halim, Minggu (1/9/2013).

"Dan yang utama adalah Pertamina bisa mendapatkan lapangan minyak di Kazakhstan. Untuk menambah cadangan minyak nasional kita," imbuh Hatta.

Hatta mengatakan, dirinya bersama Menteri Perindustrian MS Hidayat dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan sebelumnya pernah mengunjungi negara tersebut. Hatta langsung bertemu dengan Presiden Kazakhstan.

"Saya harapkan ini nanti bapak Presiden di dalam pembicaraan akan mengangkat soal ini lagi (minyak)," kata Dia.

Hatta juga mengatakan, Indonesia di bawah bendera Indofood juga siap membangun pabrik Indomie dan pabrik ban di bawah Multistrada.

"Nah pabrik ban kita ini, kita akan meningkatkan ekspor karet alam kita," tutur Hatta.(dru/zul)

  ● detik 

[Read More...]

RI- Malaysia Sepakat Tingkatkan Biodiesel CPO

Kuala Lumpur - Menyadari pentingnya penggunaan energi terbarukan di masa depan, Indonesia-Malaysia sepakat mempercepat program peningkatan konsumsi biodiesel dalam ranah keperluan domestiknya.

Kesepakatan itu tertuang dalam Joint Communique yang ditandatangi Menteri Pertanian RI Suswono dan Menteri Industri Perladangan dan Komoditi Malaysia Dato Sri Douglas Uggah Embas di Kuala Lumpur, Jumat (30/8).

Mentan Suswono menegaskan, Indonesia sendiri sudah bertekad untuk meningkatkan pemakaian biodiesel dengan kandungan minyak sawit sebesar 10% dari kebutuhan solar nasional. "Itu sudah kami lakukan," kata Suswono usai Pertemuan Kerjasama Bilateral Antar Pemerintah Malaysia dan Indonesia ke-8 di Kuala Lumpur, seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (31/8).

Sementara Menteri Perladangan Malaysia menambahkan pihaknya akan terus memacu penggunaan minyak sawit dalam biodoeselnya.

Dalam pertemuan bilateral kedua negara, kedua menteri menyatakan kepeduliannya terhadap isu-isu seputar hambatan ekspor minyak sawit, seperti proposal peningkatan pajak domestik terhadap CPO di Prancis dan labeling produk pangan tanpa CPO.

Selain itu, proposal kepada parlemen Uni Eropa yang melarang impor CPO untuk biodiesel dari negara-negara perusak hutan, dan proposal China yang berencana melarang penggunaan CPO dalam produk formula untuk anak-anak dan produk kesehatan.

Kedua negara memandang isu-isu anti perdagangan CPO tidak lagi substantif dalam perspektif perdagangan, masalah kesehatan, dan pengembangan minyak sawit yang berkelanjutan.

Atas dasar itu, kedua menteri meminta kepada para senior officials dari kedua negara untuk terus memonitor perkembangan isu dan mempertimbangkan sebuah misi bersama tingkat menteri (join ministerial mission) ke negara-negara importir CPO pada tahun 2014.

Kedua menteri juga sepakat untuk terus melakukan monitoring isu terkait direktif energi terbarukan Uni Eropa dan NODA (Notice of Data Availability) EPA (Environmental Protection Agency) AS, termasuk mempertimbangkan adanya upaya tindakan hukum (legal provision) di WTO.

  ● Berita Satu 

[Read More...]

Indonesia Wajib Punya Kilang Minyak Baru

5 Alasan Indonesia Wajib Punya Kilang Minyak Baru

Jakarta - Indonesia harus punya kilang minyak baru dengan kapasitas yang lebih besar. Pasalnya, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat.

Setidaknya ada lima alasan yang kuat mengenai Indonesia harus punya kilang minyak baru. Apa saja? Klik tautan di bawah ini untuk mengetahui.

1. Kilang Minyak Indonesia Berusia Tua 

Kilang minyak Indonesia rata-rata suda tua. Indonesia terakhir kali membangun kilang pada 1994, artinya hampir 20 tahun Indonesia belum menambah jumlah kilangnya.

Saat ini Indonesia atau Pertamina hanya memiliki 6 kilang yakni, Kilang Dumai, Plaju, Balikapan, Cilacap, Balongan dan Sorong.

2. Produksi Minyak di Kilang Sendiri Rugi Rp 300/liter

Karena barusia tua, produksi dengan kilang sendiri tidak efisien. akibatnya tiap kali produksi minyak Pertamina rugi Rp 300 per liter.

"Tiap produksi minyak di kilang dalam negeri Pertamina rugi Rp300 per liter atau lebih 5% dari harga Mobs (Mean of Plats Singapore)," ujar Senior Vice Presiden Feul Marketing and Distribution Pertamina, seperti dikutip, Rabu (28/8/2013).

3. Harus impor minyak mentah 400.000 barel per hari

 

Kapasitas produksi kilang dalam negeri sebesar 1 juta barel, sementara produksi minyak yang hanya 840.000 bare per hari (target APBN Perubahan 2014). Sementara yang menjadi jatah milik negara hanya 60% nya saja atau sekitar 600.000 barel per hari.

Untuk mencapai kapasitas produksi kilang sebesar 1 juta barel, Pertamina melakukan tambahan impor minyak mentah sekitar sebesar 400.000 barel per hari.

4. Kebutuhan BBM terus meningkat

 
Kebutuhan BBM yang makin tahun makin terus meningkat. Kebutuhan konsumsi BBM Indonesia per hari saat ini mencapai 1,4 juta KL.

Sementara kilang Indonesia saat ini hanya mampu produksi BBM per harinya hanya 1 juta barel per hari. Artinya per hari Indonesia harus impor BBM sebesar sekitar 400.000 barel per hari.

5. Defisit Anggaran Akibat Banyak Impor BBM

 

Wakil Sekjen Apindo, Franky Sibarani meminta Pertamina bisa mengurangi impor BBM saat ini. Pasalnya sangking besarnya impor BBM, membuat penggunaan dolar oleh Pertamina sangat banyak.

"Sangking banyaknya impor, defisit perdagangan migas mencapai US$ 5 miliar, dengan kondisi rupiah melemah saat ini namun penggunaa dolar sangat besar untuk beli BBM membuat rupiah makin tertekan," ucap Franky kepada detikFinance.

Pemerintah Bangun Kilang Rp 90 Triliun, Pasokan Minyak dari Irak

Pemerintah berencana membangun 3 kilang dalam rangka mengolah minyak mentah di dalam negeri. Dua dari 3 rencana pembangunan kilang itu akan menggandeng swasta dan Pertamina, sisanya dibiayai penuh lewat APBN sebesar Rp 90 triliun.

"Satu kilang kan dari APBN pemerintah, yang 2 kilang ini Senin kemarin saya dapat kabar masih dibahas antara Pertamina dengan investor, investornya mana saja nggak perlu disebutkan, hasilnya bagaimana sedang kita tunggu," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Edy Hermantoro ditemui di Ruang Komisi VII DPR, Rabu (28/8/2013).

Terkait kilang yang dibiayai APBN, Edy menyebutkan dana yang dianggarkan mencapai Rp 90 triliun, dan saat ini sedang dilakukan feasibility study (FS) atau studi kelayakan oleh Pertamina.

"Kilang APBN dananya dianggarkan Rp 90 triliun, saat ini Pertamina sedang FS, akhir Desember FS-nya selesai, pada 2014 sudah masuk FEED (Front End Engineering Design)," ujarnya.

"Kapasitas pengolahan minyaknya 300.000 barel per hari, minyak mentahnya sampai saat ini direncanakan dari Irak," tandas Edy.(rrd/hen)

  ● detik 

[Read More...]

RI Ubah Minyak Tanah Jadi Avtur dan Diekspor ke Timor Leste

Jakarta - Sampai saat ini Indonesia masih ketergantungan impor BBM, termasuk jenis premium ataupun solar. Namun untuk kerosene atau minyak tanah, produksi Indonesia berlebihan. Akhirnya diubah menjadi avtur dan diekspor ke Timor Leste.

Sekretaris Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, produksi minyak tanah dalam negeri saat ini mencapai 10 juta kiloliter (KL) per tahun, sementara konsumsinya hanya 1,1 juta KL per tahun.

"Kelebihan sekitar 9 juta KL per tahun, dulu produksi 10 juta KL itu kurang. Namun karena program konversi minyak tanah ke elpiji berhasil, maka konsumsinya terus berkurang," kata Djoko ketika dihubungi, Selasa (21/8/2013).

Djoko mengatakan, kelebihan produksi minyak tanah tersebut diubah menjadi avtur untuk bahan bakar pesawat terbang.

"Karena kebanyakan produksinya, minyak tanahnya diubah menjadi avtur untuk bahan bakar pesawat, kan avtur sama kerosene sama, bahkan ada yang sebagian miinyak tanah diekspor ke Timor Leste," ungkapnya.

Menurut Djoko, saat ini minyak tanah masih digunakan masyarakat Indonesia khususnya di daerah yang belum mendapat giliran program konversi minyak tanah ke elpiji.

"Bahkan di Jakarta masih ada yang gunakan minyak tanah, tapi harganya sesuai dengan harga keekonomian, termasuk diekspor pun harganya sesuai harga internasional atau sekitar Rp 10.000 per liter," cetus Djoko.(rrd/dnl)

  ● detik 

[Read More...]

Pipa Migas Buatan RI 'Dijajah' Produk Impor

Jakarta - Produksi pipa pengeboran migas lokal (seamless pipe) kalah saing dengan produk impor. Produksi pipa lokal hanya mampu memenuhi 10% dari total kebutuhan di dalam negeri yang mencapai 100 ribu ton/tahun.

Di Indonesia, hanya ada 3 perusahaan yang memproduksi seamless pipe. Kapasitas produksinya mencapai 300 ribu ton/tahun, namun utilisasi produksi hanya mencapai 30 ribu ton. Alasannya, karena terputus oleh adanya produk impor yang masuk ke Indonesia.

"Kapasitas produksi dari 3 perusahaan mencapai 300 ribu ton per tahun. Sedangkan kebutuhan hanya 100 ribu ton per tahun. Dari 100 ribu ini diambil dari dalam negeri ini tidak sampai separuhnya. Separuh itu diimpor, itu yang menciderakan kita," kata Ketua Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Minyak dan Gas Bumi Indonesia (Apropipe) Willem Siahaya di kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (21/8/2013).

Negara pengimpor pipa migas tersebut adalah Amerika Serikat, Australia, Belgia, China, Inggris, Perancis, Jerman, dan Spanyol. Willem mengatakan, negara pengimpor terbesar berasal dari negeri tirai bambu, dan harganya lebih kompetitif. "Perbedaan harganya 15%," katanya.

Meski demikian, Willem sedikit bernafas lega setelah pemerintah menetapkan safeguard untuk importasi produk tersebut terhitung mulai 30 Juli 2013. Lewat kebijakan tersebut, di 2014 nanti, Willem mengatakan pihaknya mampu meningkatkan utilisasi hingga 30% dari total kapasitas produksi, atau sekitar 30 ribu ton per tahun untuk memasok kebutuhan di dalam negeri.

"Pada 2014 dengan utilisasi 30% itu sudah cukup. Dengan di atas 30%, kita bisa ekspor," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Industri Manufaktur Benny Wahyudi mengatakan, sejak tahun 2007 impor produk ini terus meningkat. Pada tahun 2007, impor mencapai 53.534 ton, 2008 79.319 ton.

"Pada 2009 sempat turun 64.240 ton, namun naik lagi menjadi 80.360 ton di tahun 2010," tutupnya.(zul/dnl)

  ● detikFinance 

[Read More...]

Berapa Besar Produksi Migas Indonesia

 Penangkapan kepala SKK Migas diyakini tidak memengaruhi lifting.  

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini, Selasa malam, 14 Agustus 2013. Rudi ditangkap terkait dugaan suap senilai ratusan ribu dolar AS.

Rudi ditangkap di kediamannya di Jalan Brawijaya No 8/30, Jakarta Selatan.
Namun, Ketua Komisi Pengawas SKK Migas, Jero Wacik, meyakini, tertangkapnya Rudi Rubiandini pada saat menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tidak akan memengaruhi produksi migas Indonesia.

"Semua kegiatan lifting, eksplorasi, dan eksploitasi migas di Indonesia akan berjalan normal," ujar Wacik yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, kemarin, di kantornya.

Wacik mengungkapkan, sejauh ini, pemerintah tetap pada komitmennya untuk mengembangkan industri migas. Untuk itu, ia mengimbau kepada perusahaan migas nasional ataupun asing agar tidak khawatir dengan komitmen pemerintah.

Lantas, berapa besar produksi minyak dan gas di Indonesia?

Pada 2012, berdasarkan data laporan keuangan SKK Migas, rata-rata produksi minyak dan gas bumi Indonesia mencapai 2,31 juta barel minyak ekuivalen per hari (BOEPD). Berdasarkan data produksi, periode 2007-2010, terjadi kenaikan produksi migas.

Namun, pada 2012 terjadi penurunan, terutama disebabkan turunnya produksi dari Total E&P Indonesie, ExxonMobil Oil Indonesia Inc, dan PT Chevron Pacific Indonesia.

Dari pencapaian produksi pada 2012, hanya 3 dari 50 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) produsen minyak bumi yang dapat memenuhi target APBN-P.

Selanjutnya, terdapat 15 dari 50 Kontraktor KKS produsen minyak bumi yang produksinya lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2011, yaitu Hess (Indonesia-Pangkah) Ltd, PT Pertamina EP, JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, Mobil Cepu Ltd, PT Sumatera Persada Energi, dan Medco E&P Tarakan.

Perusahaan lainnya adalah BP Berau Ltd, Camar Resources Canada Inc, Montd’Or Oil (Tungkal) Ltd, Santos (Sampang) Pty. Ltd, Star Energy (Kakap) Ltd, EMP Malacca Strait, S.A, Lapindo Brantas, Inc, dan JOB Pertamina-EMP Gebang.

Penyebab utama tidak tercapainya produksi minyak bumi pada 2012 di antaranya adalah, kontribusi produksi hasil pemboran pengembangan hanya sebesar 76,8 persen dari target. Kondisi ini antara lain karena kendala proses pengadaan akibat terbatasnya ketersediaan rig, perizinan, subsurface, dan pembebasan lahan.

Selain itu, PetroChina International Jabung, Ltd tidak dapat memproduksikan sumur yang sudah dibor. Situasi ini akibat belum selesainya proses perizinan lahan untuk gelar pipa yang sudah memakan waktu lebih dari 2 tahun.

Saat ini, produksi minyak bumi dilakukan dengan metode trucking, sehingga terdapat potensi kondensat yang tidak dapat diambil sekitar 3.000 BCPD dan potensi gas bumi yang harus di-flare 30 MMSCFD.

Penyebab lain tidak tercapainya target produksi minyak adalah kerusakan fasilitas produksi seperti kompresor, gangguan suplai listrik, instrumentasi, artificial lift, kebocoran subsea umbilical riser and flowline (SURF), dan surface
pipeline.

Terdapat juga kendala transportasi minyak bumi dengan metode trucking, antara lain di PT Sele Raya Merangin Dua dan PetroChina International Jabung, Ltd. Hambatan kepasiran subsurface di Total E&P Indonesie, serta ditutupnya Lapangan Pagerungan Utara Offshore di Kangean Energy Indonesia, Ltd, karena tidak ekonomis, juga memengaruhi produksi minyak.

Selain itu, penyebab lainnya adalah mundurnya realisasi proyek pemindahan Turbin di CNOOC SES, Ltd usai kebakaran di FSO Lentera Bangsa. Dan, shutdown berkepanjangan di Kilang LNG Tangguh.

Belum adanya penambahan produksi yang signifikan dari PT Pertamina Hulu Energi WMO usai perpanjangan (pengalihan) kontrak wilayah kerja West Madura Offshore, juga ikut menjadi penyebab.

 Produksi gas bumi 

Sementara itu, untuk realisasi produksi gas bumi dalam beberapa tahun terakhir juga selalu meningkat. Namun, pada 2012, produksi turun menjadi 8.167 MMSCFD. Kondisi ini terutama karena penurunan produksi Kontraktor KKS Total E&P Indonesie dan BP Berau Ltd.

Andalan produksi gas bumi nasional pada 2012 masih bertumpu kepada lapangan-lapangan yang dioperasikan oleh Total E&P Indonesie di Kalimantan Timur, BP Berau Ltd. di Papua, PT Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Energi, ConocoPhillips di wilayah Sumatera dan Natuna.

Selain itu, produksi gas masih mengandalkan Vico Indonesia di Kalimantan Timur, juga lapangan lainnya yang dioperasikan oleh ExxonMobil Oil Indonesia Inc di Aceh, Petrochina International Jabung, Ltd di Jambi, PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, dan Kangean Energy Indonesia, Ltd.

Penyebab utama tidak tercapainya produksi gas bumi pada 2012 adalah kontribusi produksi hasil pemboran pengembangan hanya 84 persen dari target. Situasi ini antara lain karena mundurnya jadwal pemboran, subsurface, dan kesiapan fasilitas produksi.

Selain itu, terjadi kerusakan fasilitas produksi seperti kompresor, gangguan suplai listrik, instrumentasi, artificial lift, dan surface pipeline.

Kendala subsurface di Total E&P Indonesie, juga menjadi salah satu pemicu tidak tercapainya target produksi gas bumi itu. Sebab lainnya adalah ketidaksiapan pembeli untuk menyerap gas.

  ● Vivanews 

[Read More...]

RI Bikin Kilang Rp 90 Triliun

 Bikin Kilang Rp 90 Triliun, Pemerintah Rahasiakan Lokasinya 

Jakarta - Pemerintah berencana membangun kilang minyak baru senilai Rp 90 triliun yang direncanakan selesai 2019. Namun lokasi kilang ini masih dirahasiakan.

"Kilangnya sendiri memakan biaya Rp 90 triliun yang berasal dari APBN. Lokasinya di mana? Ya rahasia dong, belum boleh diungkapkan," kata Dirjen Migas Edy Hermantoro saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (12/8/2013).

Untuk melancarkan rencana tersebut, saat ini pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) untuk membuat studi kelayakan atau feasibility study (FS) proyek kilang ini.

"Pertamina kami beri tugas untuk melakukan FS pembangunan kilang milik Pemerintah," ucap Edy.

Dikatakan Edy, atas penugasan tersebut Pertamina akan mengeluarkan dana mencapai Rp 17-18 miliar. "FS-nya nanti diperkirakan akan memakan biaya Rp 17-18 miliar," ujarnya.(rrd/dnl)

 RI Sulit Bangun Kilang Minyak Baru, Karena Ditentang Mafia Minyak 

Kilang minyak Indonesia rata-rata berusia tua, paling muda adalah Kilang Balongan yang dibangun pada 1994. Saat ini sedang direncanakan pembangunan 3 kilang minyak, namun itu sulit karena mafia minyak internasional menentang.

Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto mengatakan, Indonesia saat ini sangat perlu tambahan kilang baru.

"Hampir 80% kebutuhan BBM dipasok dari impor, kilang kita usianya tua-tua. Jadi kebutuhan kilang minyak sangat mendesak, apalagi dengan terus meningkatnya kebutuhan BBM seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia," ungkap Djoko kepada detikFinance ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (13/8/2013).

Namun, rencana pembangunan kilang tidak mudah, karena banyak yang menentang, terutama para mafia minyak internasional. "Kilang di mana pun dibangun, termasuk di Indonesia, pasti akan ditentang para mafia minyak internasional," ujarnya.

Mengapa? karena ini akan menggangu pasar-pasar mereka selama ini.

"Kalau ada kilang dibangun di mana pun itu harga minyak bergejolak, ditentang banyak mafia, karena bisa menggangu pasar mereka, terutama yang di Singapura, di Arab. Apalagi Indonesia salah satu pasar mereka karena konsumsinya besar, kalau Indonesia punya kilang tambahan tentu impornya pasti berkurang," tambah Djoko.

Contohnya seperti saat ini saja, Indonesia punya rencana membangun tiga kilang, namun ada berbagai macam kendalanya.

"Kilang kerjasama dengan investor dari Saudi Aramco, Kuwait banyak sekali permintaan insentif ini, keringan ini dan banyak lagi, kilang pemerintah sekarang mengantung karena Kementerian Keuangan belum menyetujui proyek kilang ini masuk dalam proyek multiyears," ungkapnya.

"Kilang ini tergantung pemerintah, pembangunan kilang jangan dilihat dari nilai ekonomis atau untung bagi investor, tetapi untuk ketahanan energi Indonesia," tandas Djoko.(rrd/dnl)

  ● detikFinance 

[Read More...]

Pemerintah Aceh Dapat Wewenang Kelola Migas

JAKARTA — Pemerintah masih membahas dua peraturan pemerintah (PP) dan satu keputusan presiden (kepres) terkait kewenangan Aceh. Salah satu yang dibahas adalah soal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh dalam mengelola sumber daya minyak dan gas di Aceh.

"Minyak lepas pantai kalau diserahkan kepada Aceh bisa masalah. Oleh karena itu, jalan tengahnya diurus bersama-sama, dilibatkan Pemerintah Aceh," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Kantor Kemendagri, Senin (12/8/2013).

Ia menyatakan, selain soal minyak dan gas, kewenangan lain yang akan dibagikan dengan Pemerintah Aceh adalah soal pertahanan batas pantai, kehutanan (terkait konservasi Gunung Leuser), pelabuhan, dan pendidikan agama.

Untuk membahasnya, kata dia, Kemendagri juga melibatkan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Agama, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menurutnya, saat ini pemerintah pusat masih menunggu tanggapan atau usulan dari Pemprov dan DPR Aceh mengenai peraturan tersebut dan berharap segera dilakukan pertemuan berkelanjutan guna menyelesaikan peraturan itu.

"Draf sedang di Aceh. Menunggu masukan dari mereka," katanya.

Ia berharap ketiga aturan itu dapat diselesaikan selama dua bulan ke depan. "Saya sudah minta Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) untuk menjadwalkan tahapan pembahasan. Saya berharap dua bulan itu bisa selesai, terhitung dari 15 Agustus hingga 15 Oktober," lanjut Gamawan.

Pembahasan dua PP dan Keputusan Presiden (Keppres) itu dilakukan secara bersamaan dengan evaluasi qanun, khususnya mengenai penggunaan lambang bendera Aceh.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah meminta pemerintah pusat menepati janji untuk memperjelas wewenang Pemerintah Aceh, terutama terkait pengelolaan migas dan tanah. Di sisi lain, pemerintah berjanji akan membahasnya.

"Tuntaskan apa yang dicantum dalam MoU Helsinki dan UU Aceh. Selesaikan apa yang jadi janji pemerintah pusat, seperti wewenang Pemerintah Aceh, PP (Peraturan Pemerintah) soal Migas, tanah, dan lain," ujar Zaini usai rapat pemerintah pusat dengan Gubernur Aceh dengan DPR Aceh di Kemendagri, Rabu (31/7/2013).

UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan, Pemerintah Aceh berwenang mengelola sumber daya alam, khususnya migas. Kewenangan Pemerintah Aceh itu diformulasikan dalam Pasal 160 Ayat (1) dan (2).

Aturan itu menyebutkan, wewenang itu diberikan dengan membentuk satu badan pelaksana yang ditetapkan bersama dengan pemerintah pusat untuk mengelola migas di Aceh. Namun, hingga kini, belum ada PP yang mengatur soal itu.

  ● Kompas 

[Read More...]

Geliat Industri Hulu Minyak Indonesia

Situasi Indonesia saat itu belum benar-benar tertata. Belanda masih saja menghendaki kembalinya ladang-ladang minyaknya yang dulu. 

lustrasi penambangan minyak lepas pantai. (Thinkstockphoto).

Sebelum dunia mengharu biru dilanda Perang Dunia II, tujuh perusahaan besar menguasai industri minyak internasional, yaitu: Shell, Standard of New Jersey, Gulf, Texaco, British Petroleum, Standard of California dan Standard of New York. Lima di antara tujuh perusahaan besar itu beroperasi di Hindia Belanda, yang menjelma dalam tiga perusahaan kelas atas: Shell; Standard of California dan Texaco lewat Caltex; dan Standard of New Jersey bersama Standard of California melalui Stanvac.

Gerak maju pasukan Jepang tak tertahan lagi. Rasa panik melanda pemerintah Hindia Belanda. Ladang-ladang dan kilang-kilang minyak yang dibangun dengan jerih payah sengaja diluluhlantakkan tentara Hindia Belanda.

Api berkobar di sumur-sumur minyak di Kawengan, Cepu, begitu juga kilang minyak Bataafsche Petroleum Maatschappij di Cepu; terlebih lagi di kilang Pangkalan Brandan.

Untungnya tak semua instalasi minyak benar-benar hancur lebur. Kilang minyak Bataafsche Petroleum Maatschappij di Palju misalnya, masih relatif utuh, yang berhasil direbut tentara Jepang. Selama pendudukan Jepang yang singkat, kilang-kilang dan sumur-sumur minyak yang rusak diperbaiki kembali.

Para serdadu Jepang mencoba memperbaiki instalasi industri minyak sembari menunggu tenaga ahli dan teknisi perminyakan. Tenaga-tenaga perminyakan yang bernaung di bawah Nampo Nen Rioso Butai, di Angkatan Darat Jepang. Dengan adanya tenaga ahli itu, ditambah tenaga perminyakan Indonesia yang bekerja di perusahaan minyak, perbaikan industri perminyakan berlangsung cepat.

Dalam waktu relatif singkat, Jepang telah mampu memproduksi minyak bumi. Meski perbaikan dilakukan dengan peralatan dan suku cadang serba terbatas, Jepang mampu mendapatkan sumur minyak baru, seperti di Lirik, Sumatera Tengah; Kawengan, Cepu; dan Minas I, Riau.

Jepang memompa sumur-sumur minyak Indonesia dengan kekuatan penuh. Minyak diperlukan untuk menggerakkan mesin-mesin perang negeri Matahari terbit itu. Kurang lebih selama dua bulan, Jepang telah menangguk minyak bumi dari sumur yang telah diperbaiki dan sumur baru.

Dalam tahun 1943 saja, produksi minyak bumi zaman Jepang ini mencapai 50 juta barrel, yang pada 1940 produksi mencapai 65 juta barrel.

Aroma perang masih menyelimuti dunia. Tentara Sekutu diam-diam terus merangsek. Sekutu dan Jepang saling intai dan saling incar. Sekutu ternyata tertakdirkan menjadi pemenang.

Usai bom atom menghancurkan Hiroshima pada 6 Agustus 1945, disusul Nagasaki pada 9 Agustus, Jepang akhirnya mengibarkan bendera putih pada 14 Agustus.

Tiga hari kemudian, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada zaman kemerdekaan ini industri minyak Indonesia memasuki babak baru. Kendati telah merdeka, Sekutu memasuki Indonesia.

Dalam barisan Sekutu, terdapat pasukan Belanda. Ini berarti juga ada kepentingan tiga perusahaan kelas kakap—Shell, Caltex (kini, Chevron Pasific Indonesia) dan Stanvac, yang telah menguasai berbagai ladang dan kilang minyak sebelum masa perang.

Selepas Jepang bertekuk lutut, seperti telah banyak diketahui, Belanda menggelar dua kali Agresi Militer I dan II, dibarengi dengan berbagai perundingan. Hakikatnya: Belanda berniat kembali menguasai Indonesia. Selama masa awal kemerdakaan dan zaman Agresi, kaum pergerakan merespon dengan menguasai industri minyak yang ditinggalkan Jepang.

Sumatera bagian Utara para pejuang Laskar Minyak mengambil alih lapangan minyak milik Bataafsche Petroleum Maatschappij. Jepang menyerahkan Pangkalan Brandan—yang dibangun De Koninlijke—kepada Residen Abdul Karim MS dan Luat Siregar sebagai wakil Republik Indonesia. Laskar Minyak lantas membentuk Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia, yang mengoperasikan instalasi yang telah dikuasai.

Geliat penguasaan lapangan minyak terus berlangsung. Di Aceh, Perusahaan Minyak Republik Indonesia atau Permiri, memegang kendali kilang Langsa dengan kapasitas 40 ton sehari. Permiri menangguk minyak bumi dari lapangan Rantau, Serang Jaya, Julu Rajeu Darat, Pelaga Said, Rantau Panjang, Perlak, Arubai Uebong dan Pase. Nasib berbeda dialami kilang Plaju, Sumatera Selatan. Kilang untuk mengolah minyak dari lapangan seputar Palembang ini dihancurkan pejuang Indonesia dalam pertempuran sengit dengan tentara Belanda.

Begitu juga, Angkatan Pemuda Indonesia Minyak juga menguasai kilang Sungai Gerong. Nasib tambang-tambang minyak di Jawa tak jauh beda dengan yang di Sumatera. Panitia 15 mengambil alih ladang minyak di Cepu dan sekitarnya. Perusahaan Tambang Minyak Negara mengelola ladang minyak di Ledok, Nglobo, Kawengan, dan Semanggi. Sementara itu, Belanda bisa menguasai kembali kilang minyak Wonokromo.

Situasi Indonesia saat itu belum benar-benar tertata. Belanda masih saja menghendaki kembalinya ladang-ladang minyaknya yang dulu. Setelah Konferensi Meja Bundar pada 1949, kilang minyak Cepu dan lapangan Kawengan, Ledok, Semanggi dan Nglobo dikembalikan kepada Bataafsche Petroleum Maatschappij sebagai pemilik awal. Meski begitu, Perusahaan Tambang Minyak Negara masih memegang kendali lapangan minyak yang lain. Hingga akhirnya, Republik Indonesia menguasai dua wilayah industri perminyakan: Permiri di Langsa dan Cepu Barat.

Setelah melewati berbagai pergolakan, pemerintah Indonesia membentuk Panitia Negara Urusan Pertambangan pada 1951. Salah satu tugas Panitia Negara itu adalah memberi pertimbangan tentang sengketa dalam tambang minyak. Pada awal 1956, pemerintah Republik Indonesia menghapus perjanjian Konferensi Meja Bundar. Panitia Negara bertugas memberi pertimbangan soal Tambang Minyak Sumatera Utara.

Pada tahun itu juga, Indonesia mengatur pengawasan tambang minyak di Aceh dan Sumatera Utara, yang dikenal sebagai Tambang Minyak Sumatera Utara itu. Demi kepentingan rakyat banyak, pemerintah pusat mengambil alih urusan Tambang Minyak Sumatera Utara. Lantas pemerintah, lewat Angkatan Darat, membentuk PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara (PT ETMSU). Ibnu Sutowo sebagai pemegang saham atas nama pemerintah. Tak lama kemudian, PT ETMSU berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (PT Permina).(Agus Prijono)

  ● National Geographic 

[Read More...]

Geliat Industri Minyak Hindia Belanda

Perusahaan Minyak Dunia telah melakukan eksplorasi minyak Nusantara pada masa pemerintahan Hindia Belanda.

Larry Lee Photography/CORBIS

Di pengujung abad ke-19 persaingan dunia perminyakan kian ketat. Untuk menghadapi persaingan, De Koninlijke bersatu dengan Shell: menjadi De Koninlijke Shell atau The Royal Dutch Shell. Shell sendiri telah mengeksplorasi wilayah Sanga-Sanga, di wilayah Kerajaan Kutai yang berproduksi pada 1892. Perusahaan ini juga telah memiliki kapal tanker dan piawai memasarkan minyak bumi.

Dalam operasinya, perusahaan gabungan Belanda dan Inggris itu mendirikan tiga anak perusahaan: Anglo-Saxon Petroleum Company, bergerak dalam pengangkutan minyak; Aziatic Petroleum, mengerjakan pemasaran; dan Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM), yang menangani produksi minyak. Perusahaan yang terakhir ini, membeli Dortsche Petroleum Company yang berada di Jawa Timur pada 1911. Sejak ini, pemerintah kolonial praktis menguasai seluruh industri minyak di Nusantara.

Tapi bisnis perminyakan dunia telah berkembang pesat; perusahaan minyak menjalar melintasi batas-batas wilayah. Perusahaan minyak asing mulai melirik potensi minyak di Hindia Belanda. Kendati pemerintah kolonial mencoba menghambat perusahaan asing, toh bisa tertembus juga.

Standard Oil of New Jersey—kini Exxon—dari Amerika Serikat membentuk anak perusahaan: American Petroleum Company di Belanda. Dari sini, pada 1912 anak perusahaan itu meretas bisnis di Hindia Belanda dengan mendirikan Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij atau NKPM. Perusahaan ini akhirnya mendapatkan konsesi minyak di Jambi, yang operasinya diserahkan kepada Nederlandsche Indische Aordolie Petroleum Maatschappij atau NIAM (gabungan pemerintah Hindia Belanda dengan Shell).

Nederlandsche Indische Aordolie Petroleum Maatschappij memperoleh beberapa konsesi: tak jauh dari Palembang; sepanjang pantai Teluk Pulau Aru; dan sebagian Kalimantan, termasuk Pulau Bunyu. Eksplorasi NIAM di tiga konsesi ini hanya memperoleh target di Pulau Aru.

Pada 1925, Standard Oil of New Jersey memperoleh konsesi di Jawa, Madura dan Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij mendapatkan konsesi di Talang Akar. Perusahaan yang belakang ini pada 1933 disatukan dengan The Standard Vacuum Petroleum Maatschappij, yang pada 1947 berubah menjadi The Standard Vacuum Company (Stanvac)—pada 1959 menjadi PT Stanvac Indonesia.

Standard of California menempuh cara yang kurang lebih serupa: membentuk cabang di Hindia Belanda bernama Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij pada 1930.

Perusahaan itu pada 1936 meneken kontrak pencarian minyak di Blok Rokan. Lantaran Standard of California bekerjasama dengan Texas Company atau Texaco, maka Nederlandsche Pacific Petroleum Maatschappij dikenal sebagai California Texas Oil Company atau Caltex.

Caltex mendapatkan konsesi di sepanjang pantai Sumatera Tengah. Saat menjelang Perang Dunia II, dalam eksplorasinya, drilling rig Caltex diboyong ke Minas antara Pekanbaru dan Sebanga.

Pasukan Jepang ternyata telah menduduki kawasan itu sebelum pengeboran dimulai. Jepang dikabarkan melakukan pengeboran di struktur Minas, yang bisa memproduksi minyak 8.000 barrel lebih saban hari.

Sementara itu, Bataafsche Petroleum Maatschappij terus melebarkan sayap bisnis minyaknya. Perusahaan ini membentuk Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij yang menggarap ladang minyak di daerah Papua.

Pada 1935, Nederlandsche Nieuw Guinea Petroleum Maatschappij memiliki konsesi di Sorong. Setahun kemudian perusahaan ini menemukan lapangan minyak Klamono, disusul lapangan Wasian.(Agus Prijono)

  ● National Geographic 

[Read More...]

Keuntungan yang Didapat Setelah Naiknya Harga BBM Subsidi

Jakarta - Bulan lalu, pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi Premium jadi Rp 6.500 per liter dan Solar Rp 5.500 per liter. Banyak pihak awalnya menolak kenaikkan ini, namun menurut pemerintah justru banyak keuntungannya.

Menteri ESDM Jero Wacik sendiri mengakui keputusan pemerintah menaikan harga BBM ini dikhawatirkan menimbulkan gejolak, namun ternyata tidak demikian, justru rakyat mengerti.

Berikut ini keuntungan yang didapat dengan menaikkan harga BBM seperti dikutip dari data Tim Sosialisasi Penyesuaian Harga BBM, Kamis (4/7/2013).

1. Lebih Berpihak Pada Rakyat Kecil

Subsidi BBM selama ini justru lebih membantu warga kelompok menengah atas yang sudah berkecukupan. Mereka lebih menikmati subsidi karena memiliki kendaraan pribadi.

Data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, secara rata-rata rumah tangga kaya menikmati subsidi bensin 10 kali lipat lebih besar dari pada rumah tangga miskin.

Pemotongan subsidi BBM dengan demikian merupakan pilihan yang lebih bijak dalam membelanjakan uang negara. Hasil pemotongan subsidi itu dapat dipakai untuk membiayai berbagai program pengentasan kemiskinan dan lebih dinikmati oleh si-kecil.

2. Lebih Hemat dan Ramah Lingkungan

Pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga Premium dan Solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh mengkonsumsi BBM.

Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbatukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkungnan hidup kita.

Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan proses konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, terutama gas.

3. Lebih Bermanfaat

Dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan untuk keperluan lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Alih-alih "terbakar" habis di jalanan, uang rakyat bisa kita pakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan.

4. Lebih Benar

Pemangkasan subsidi mengurangi keuntungan penyelewenangan dan penyelundup. Selama ini, selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM non-subsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelundupan ke luar negeri maupun penyelewengan di dalam negeri, dipakai oleh pengguna yang tidak berhak.

Saat ini, harga BBM non-subsidi hapir dua kali lipat jika dibandingkan harga premium dan solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi.

5. Lebih Awet Manfaatnya

Efek positif pengurangan subsidi premium dan solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi angaran 2013 saja, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang.

Uang rakyat yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggunalan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen.

  ● detikFinance 

[Read More...]

Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi

Pemasangan Alat Pengendali BBM Subsidi Mulai 1 Juli 2013 Ditunda

Jakarta - PT Pertamina (Persero) akhirnya menunda pemasangan alat pengendali BBM bersubsidi atau Radio Frequency Identification (RFID) dikendaraan pribadi dan umum. Padahal sebelumnya Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) yakin bisa melaksakannnya mulai 1 Juli 2013.

"Jadwalnya seharusnya besok, 1 Juli 2013 RFID akan mulai dipasang disetiap kendaraan dimana DKI Jakarta mendapatkan giliran pertama," ucap Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Ali Mudakir ketika dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).

Meski demikian, Ali memastikan pemasangan RFID pada kendaraan pribadi maupun umum tetap akan dilaksanakan. Alasannya proyek ini sudah disusun sudah jauh hari sebelum kenaikan harga BBM subsidi.

"Tapi pemasangan tetap akan dilakukan, cuma bukan 1 Juli 2013, ditunda dulu," tegas Ali.

Seperti diketahui proyek pemasangan RFID ini telah dimenangkan PT Inti, dan dilakukan pemasangan di 100 juta kendaraan yang terdiri dari 11 juta mobil penumpang, 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, 6 juta truk dan di 5.027 SPBU serta 92.000 nozel (pompa bensin).

Target selesainya pemasangan RFID diseluruh Indonesia pada Juni 2014, dan setelah itu seluruh kendaraan yang membeli BBM subsidi harus ada terpasang alat ring RFID di mulut tangki BBM subsidi, jika tidak terpasang maka kendaraan tidak bisa mengisi BBM subsidi karena nozel secara otomatis tidak akan mengeluarkan BBM subsidi.(rrd/hen)

Alasan Pertamina Tunda Pasang Alat Pengendali BBM Subsidi 1 Juli

PT Pertamina (Persero) menunda pemasangan alat pengendali BBM subsidi atau RFID (Radio Frequency Idenification) yang seharusnya mulai berlaku besok, 1 Juli 2013. Pertamina beralasan penundaan ini karena sebelumnya perseroan sibuk melakukan persiapan kenaikan harga BBM.

"Pemasangan RFID dikendaraan yang dimulai di DKI Jakarta jadwalnya mundur, tidak jadi 1 Juli 2013," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).

Alasan Pertamina menunda jadwal pemasangan RFID karena perseroan lebih berkonsentrasi terkait persiapan kenaikan harga BBM bersubsidi 22 Juni lalu. "Ini karena kami kemarin konsentrasi dulu penyiapkan kenaikan harga BBM subsidi yang dilakukan Pemerintah," katanya.

Ali beralasan, jelang kenaikan BBM pekan lalu merupakan periode yang krusial. Perseroan bertanggun jawab penuh memasok seluruh SPBU di Indonesia agar tak terjadi kekosongan stok BBM di masyarakat.

"Saat harga BBM subsidi mau naik kan semua SPBU kami perintahkan untuk buka 24 jam semua, konsentrasinya kena semua, bagaimana distribusi kita kerahkan maksimal agar BBM jangan sampai kosong di SPBU," tandasnya.

Seperti diketahui PT Inti telah memenangkan tender pemasangan RFID di 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin).

Nantinya PT Inti akan dibayar oleh Pertamina Rp 18 per liter dari setiap BBM subsidi yang disalurkan melalui sistem RFID ini.

Pertamina bahkan akan menambah bayaran ke PT Inti menjadi Rp 20,47 per liter apabila RFID ini nantinya menggunakan smartcard apabila Pemerintah memberlakukan pengendalian BBM subsidi berdasarkan jumlah kuota setiap kendaraan.(rrd/hen)

BPH Migas: Tak Ada Alasan Pertamina Tunda Pasang Alat Pengendali BBM Subsidi

PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menunda pemasangan alat pengendalian BBM bersubsidi atau Radio Frequency Identification (RFID) untuk kendaraan pribadi dan umum yang seharusnya berlaku besok, 1 Juli 2013.

Menurut pejabat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), bagi Pertamina tidak ada alasan menunda pemasangan tersebut walaupun Peraturan BPH Migas pemasangan RFID belum resmi keluar dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Sampai sekarang belum ada informasi Kemenkumham telah resmi mengeluarkan aturan pemasangan RFID dikendaraan umum dan pribadi," ucap Direktur BBM Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Djoko Siswanto ketika dihubungi detikFinance, Minggu (30/6/2013).

Seharusnya sesuai jadwal pemasangan dan aturan dari yang dikeluarkan BPH Migas, 1 Juli sudah dilakukan pemasangan RFID secara massal yang dimulai di DKI Jakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.

"Namun sebenarnya tidak ada masalah jika aturan tersebut belum keluar dari Kemenkumham, kan itu aturan dari BPH Migas, di Kemenkumham hanya untuk pendaftaran saja, jadi tidak ada alasan untuk tunda pemasangan RFID," tukasnya.

"Jika masyarakat menolak atau menanyakan dasar hukum Pertamina/PT Inti memasang RFID dikendaraan milik orang lain, bisa dilihatkan aturan dari BPH Migas, itu dasar hukumnya, jadi tidak ada masalah, kalau tidak mau masyarakatnya, ya risikonya setelah masa sosialisasi selesai kendaraan tidak ber-RFID tidak bisa isi BBM bersubsidi," tandas Djoko.

Seperti diketahui PT Pertamina dan PT Inti akan mulai melakukan pemasangan RFID di 100 juta kendaraan, 5.027 SPBU dan 92.000 nozel (pompa bensin) yang dimulai pada 1 Juli 2013.

Nantinya, setelah semua sistem RFID secara keseluruhan sudah terpasang dan masa sosialisasi dinyatakan selesai, maka setiap kendaraan yang tidak terpasang alat ini tidak bisa mengisi BBM bersubsidi dan hanya bisa mengisi BBM yang tidak disubsidi oleh negara seperti Pertamax atau Solar Dex.(rrd/hen)

  ● detikFinance 

[Read More...]