Kerjasama Pertahanan Tingkat Regional di Bidang Tekhnologi Militer/Alutsista

Jakarta, DMC - Kementerian Pertahanan menggalang kerjasama tingkat regional dengan Negara-negara ASEAN dalam bidang teknologi militer. Diantaranya telah ditandatanganinya MoU antara Menhan RI dengan Menteri Pertahanan Cina pada tahun 2007, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara guna mencapai mutual benefit respect di masa-masa mendatang.

Indonesia banyak mengambil pelajaran dari keberhasilan yang dicapai Negara-negara ASEAN dan Cina dibidang ekonomi, politik dan pemerintahan, serta teknologi dan industri, khususnya kemajuan dibidang teknologi pertahanan. Dalam bidang teknologi militer Cina semakin maju sehingga membuka kesempatan baru bagi negara-negara di kawasan ASEAN, dimana pada masa lalu lebih didominasi oleh negara-negara di kawasan Eropa.

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina diharapkan akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Saat ini Indonesia sedang menggiatkan industri pertahanan dalam negeri sehingga diharapkan Cina berpartisipasi dalam program pengembangan industri pertahanan di Indonesia, mencakup joint production dan pelaksanaan Transfer of Technology (ToT).

Saat ini Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membentuk suatu forum teknologi militer (military Technology Forum-MTF), sebagai wadah kosultasi yang membahas aspek teknis Alutsista. Tujuan pembentukan forum tersebut adalah untuk meningkatkan pertahanan kedua negara di masa mendatang.

Dalam hal anggaran pertahanan. Indonesia berharap pemerintah Cina dapat menyediakan fasilitas pengadaan secara G to G disertai dengan ToT serta melibatkan industri dalam negeri.

Kerjasama antara Kemhan RI dengan Pertahanan Cina memberi manfaat ganda bagi kedua belah pihak, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas profesionalisme untuk bisa menopang stabilitas kawasan. Pemerintah RI dan Cina memiliki kepentingan yang sama terhadap pengamanan Selat Malaka dan pengamanan SLOC (Sea Lane Of Communication atau ALKI). Berkaitan dengan itu diperlukan mutual understanding dan mutual cooperation khususnya di Selat Malaka dan SLOC seperti di Selat Sunda , Selat Lombok dan Selat Makasar.

2. Peran Indonesia sebagai Negara Kunci di Asia Tenggara mampu menjembatani kepentingan global di kawasaan. Sehingga koordinasi dan komunikasi untuk keamanan pasokan energi dari dan ke Timur Tengah, transportasi komoditas dan produk Negara-negara industri ke wilayah Asia dan Eropa menjadi lancar.

3. Dalam konteks nasional. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Cina dapat memberi manfaat bagi pengembangan industri pertahanan di Indonesia, sehingga dapat membangun pertumbuhan ekonomi, dan menempatkan kebijakan pembangunan system pertahanan yang pro kesejahteraan (defence supportive economi)

4. Terkait dengan industri pertahanan. Dengan kerjasama ini diharapkan pemerintah Cina dapat memanfaatkan produk-produk industri pertahanan Indonesia sebagai bentuk mutual benefit cooperation. Saat ini Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi alat-alat pertahanan yang memenuhi standar internasional diantaranya non-weapon system equipment (alat perlengkapan non-alutsista).

Dalam konteks kemanan regional, Indonesia mampu mengerem keinginan Cina untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan sebagai teritorinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia seperti menggalang pertemuan informal diantara keenam negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Sprotly di Laut Cina Selatan. Selama ini negara-negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Sprotly seperti Malaysia, Brunai, Cina, Filipina, Vietnam dan Thailand masih bisa menahan diri karena adanya inisiatif Indonesia tersebut. Kerjasama antar RI-Cina diharapkan mampu menciptakan situasi damai di kawasan, khususnya potensi konflik di Laut Cina Selatan, akibat klaim tumpang tindih antar beberapa negara di kawasan. (Tim Opini)

• DMC

[Read More...]

Kemhan: Beli alutsista asing boleh, asal ada transfer teknologi

Jakarta - Kementerian Pertahanan (Kemhan) tetap mengizinkan pengadaan alutsista TNI dari luar negeri jika alutsista tersebut tidak bisa dibuat di dalam negeri. Namun, apabila pengadaan tersebut dari luar maka tetap harus melakukan transfer teknologi.

"Kebijakan yang dikeluarkan Menhan itu jika pengadaan alutsista yang tidak bisa dibuat di dalam negeri. Tapi harus ada transfer teknologi sehingga peralatan kita beli paling tidak bisa mendukung keberadaan TNI," kata Sekjen Kemhan Marsdya Eris Haryanto, di Jakarta, Rabu (2/6).

Menurutnya, transfer teknologi tersebut menjadi utama bagi pertimbangan pemerintah, sehingga ke depan bisa mengerjakan barang itu dengan sendiri.

Diakuinya, pembelian untuk pengadaan alutsista memang saat ini terbatas dengan anggaran. Untuk bisa transfer teknologi, lanjut dia, harus ditempel dalam pengadaan sehingga bisa mendukung dari dalam negeri dan bisa membuat sendiri.

"Hal ini sudah diketahui oleh semua prinsip-prinsip yang beroperasi. Dalam pengadaan barang mereka memahami sehingga saat menawarkan selalu disertakan dengan program transfer of technology," papar Eris.

• Primaironline

[Read More...]

Supadio Akan Miliki Skadron Pesawat Tanpa Awak

Pesawat tanpa awak-UAV Dephan dgn PT DI(photo: karbol)

Pontianak (ANTARA News) - TNI Angkatan Udara akan menambah satu skadron berupa pesawat tanpa awak di Pangkalan Udara Supadio Pontianak untuk memperkuat kemampuan pemantauan termasuk daerah perbatasan di Kalimantan Barat.

Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Imam Sufa`at di Pontianak, Rabu malam mengatakan, pesawat tanpa awak mempunyai fungsi yang sangat strategis.

"Di negara maju, pesawat ini dapat dioperasikan dari jarak jauh," katanya.

Selain itu, lanjut dia, dapat dipersenjatai serta dilengkapi dengan peralatan pendeteksi untuk kondisi malam dan siang hari.

Ia menambahkan, status Lanud Supadio Pontianak akan ditingkatkan menjadi Kelas A atau Bintang 1. Salah satu syarat minimalnya mempunyai dua skadron.

Saat ini Lanud Supadio menjadi pangkalan Skadron Udara I Elang Khatulistiwa. Pesawat yang digunakan jenis Hawk.

"Kalau ada skadron pesawat tanpa awak, Supadio bisa menjadi pangkalan udara Kelas A," kata mantan Komandan Lanud Supadio tahun 2000 - 2002 itu.

Pengadaan pesawat tersebut diharapkan terwujud awal tahun depan. Ia melanjutkan, untuk alat utama sistem senjata (Alutsista) pengadaan dilakukan oleh Mabes TNI.

Sementara Wagub Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan, banyak isu strategis di wilayah perbatasan Indonesia - Malaysia.

"Seperti pergeseran patok, kegiatan ilegal yang melibatkan warga kedua negara. Misalnya ilegal tambang, perdagangan manusia dan pembalakan liar," kata Christiandy Sanjaya.(*)
(T.T011/R009)COPYRIGHT © 2010

• AntaraNews

[Read More...]

Indonesia-Korsel Buat Pesawat Tempur

KFX versi 201 (photo : Militaryphotos)

Jakarta, Kompas - Tahun ini, Indonesia diharapkan bisa menandatangani perjanjian kerja sama dengan Korea Selatan untuk pembuatan pesawat tempur. Dengan demikian, Indonesia diharapkan tak akan bergantung kepada negara lain dalam hal penyediaan pesawat tempur.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Marsekal Madya Erris Herryanto, Rabu (2/6). ”Kemungkinan besar tahun ini sudah ditandatangani,” kata Erris. Kesepakatan untuk studi kelayakan ditandatangani tahun lalu.

Kementerian Pertahanan menerima hasil studi kelayakan pada Juli 2009. Dalam studi itu disebutkan, Indonesia layak untuk berpartner membuat pesawat tempur. Spesifikasi pesawat tempur dengan kode KFX ini kira-kira berada di atas F-16, tetapi di bawah spesifikasi F-35.

Menurut Erris, langkah tersebut merupakan suatu kemajuan karena tidak banyak negara yang bisa membuat pesawat tempur. Apabila memiliki pabrik pesawat tempur, Indonesia tidak akan bergantung lagi kepada negara lain.

Menurut Erris, masalah komitmen dan perjanjian secara rinci tengah dibahas. Namun, tidak ada perbedaan yang mencolok. Saat ini tengah disusun redaksional perjanjian di antara kedua belah pihak. Erris belum bisa merinci beberapa hal yang tertuang dalam perjanjian itu, termasuk apa saja yang akan diperoleh Indonesia dan apa saja yang harus disediakan. ”Yang jelas, kita punya PT Dirgantara Indonesia dan tenaga ahli,” kata Erris.

Kebutuhan biaya yang diajukan sekitar 8 miliar dollar Amerika Serikat dengan jangka waktu kerja hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 diharapkan sudah bisa disiapkan lima prototipe. Dari keseluruhan anggaran itu, Indonesia diharapkan menanggung sebesar 20 persen. Akan tetapi, ujar Erris, belum ada kesepakatan soal keuangan tersebut.

Super Tucano

Mengenai pengadaan pengganti pesawat OV-10 Bronco, Direktur Pengadaan Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Marsekal Pertama Mukhtar Lubis mengatakan belum ada kepastian. Mabes TNI masih mengevaluasi masukan dari TNI AU. Menurut Mukhtar, pihaknya belum bisa memastikan bahwa pesawat yang akan dibeli adalah Super Tucano dari Brasil. ”Masih harus diteliti dulu spesifikasi dan juga prosedurnya,” katanya.

Soal Sukhoi, kata Mukhtar, pihaknya tengah mengirim sejumlah personel untuk mengikuti pelatihan. Hal itu dilakukan untuk persiapan kedatangan lagi tiga pesawat Sukhoi Su-27SKM yang diharapkan tiba pada September mendatang. ”Soal persenjataan, kita beli dengan paket yang berbeda,” kata Erris. (EDN)

• KOMPAS

[Read More...]

Pesawat Amfibi PT DI Dapat Sambutan Positif

Bandung, CyberNews. Pesawat amfibi berkapasitas 12 penumpang yang akan menjadi lini produksi baru PT Dirgantara Indonesia (DI) di luar produksi yang sudah digarap mulai mendapat sambutan hangat dari pasar dalam negeri.

Saat ini, BUMN strategis itu tengah getol melakukan roadshow guna menawarkan pesawat hasil produksi di bawah lisensi pabrikan Dornier, Jerman itu ke pemerintah-pemerintah daerah. Dalam dua bulan terakhir, pabrikan pesawat yang berbasis di Bandung itu menyasar kawasan Indonesia timur.

Kawasan itu dinilai cocok dengan karakteristik pesawat yang dapat menghubungkan antar-kepulauan dan daerah terpencil. "Di Manado, pesawat itu mendapat respon positif, tapi mereka mempertimbangkan dulu segi pendanaannya. Bulan ini kami melakukannya di Mataram," kata Jubir PT DI, Rakhendi Triyatna saat dihubungi di Bandung, Selasa (1/6).

Menurut dia, roadshow itu akan dilakukan selama dua tahun. Sebagai tahap awal, proses pemasaran itu akan digulirkan selama empat bulan ke depan sejak April lalu. Estimasi PT DI, Indonesia membutuhkan sedikitnya 500 pesawat jenis tersebut dalam lima sampai sepuluh tahun mendatang.

Pesawat itu dapat mendarat dan terbang dengan landasan air seperti laut di samping landasan konvesional. Keberadaannya yang bersifat multifungsi seperti untuk kelancaran fungsi pemerintahan, bisnis, hingga pariwisata dianggap bakal mampu menggerakan roda ekonomi kawasan.

"Desainnya milik Dornier. Begitu ada pesanan, kami tinggal memproduksinya. Satu unit bisa diselesaikan antara 1 sampai 1,5 tahun. Hampir keseluruhan pemda kami garap dalam pemasaran ini. Tak menutup kemungkinan kementerian tertentu menjadi sasaran," jelasnya dalam satu kesempatan.

Dengan keyakinan itu, pabrik pesawat nasional tersebut yakin pesawat multiguna tersebut yang dapat pula difungsikan sebagai angkutan kargo bakal mendapatkan pasar di Tanah Air. Meski demikian, Rakhendi enggan menyebutkan berapa harga yang dilepas bagi satu unit pesawat amfibi yang dikendalikan dua kru itu ke konsumen.

Dia menegaskan pihaknya berpengalaman memproduksi pesawat di bawah lisensi di antaranya BO-105, Superpuma, NC-212, dan N Bell-412. Menurut Rakhendi, pemilihan pesawat produksi lisensi dikarenakan proses pengembangan sebuah pesawat membutuhkan biaya tidak sedikit.( Setiady Dwi /CN13 )

• Suaramerdeka

[Read More...]