Kerjasama Riset Indonesia - AS Dilanjutkan

Jakarta- Kementerian Riset dan Teknologi menandatangani kerja sama bilateral di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) dengan Amerika Serikat (AS).(29/3) Kerjasama ini bukan yang pertama kalnya, namun sudah sejak 1978 dan diperpanjang sampai 2002. Pada 2008, kedua negara mulai mengkaji lagi kerja sama tersebut dan mulai diupayakan untuk diperbarui. Pada tahun 2010, rencananya kerjasama akan dilanjutkan sampai tahun 2015.

Menristek Suharna Surapranata menegaskan kerja sama AS-Indonesia menganut prinsip kesetaraan. "Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya, sumber daya alam, dan sebagainya. Ini murni kerja sama yang setara," tegas Suharna.

Kolaborasi ini ujar Menristek,"Tidak pada posisi mendukung AS, namun untuk mendukung program iptek nasional." Dari 23 bidang kerjasama, 7 di antaranya selaras dengan program-program prioritas Kementerian Riset dan Teknologi, seperti kesehatan, pangan, teknologi informasi, transportasi, pertahanan, energi, dan lingkungan. "Bidang-bidang yang lain ditetapkan dengan mengakomodir kepentingan riset nasional dari Kementerian Ristek dan badan litbang lainnya di Indonesia dan sektor swasta."

Bidang lain meliputi bioteknologi, kelautan, pendidikan, standardisasi, dan meteorologi, iklim, cuaca, lingkungan, kehutanan, dan keanekaragaman hayati, kedokteran dan riset vaksn, keamanan pangan, riset kelautan, energi, teknologi informasi dan komunikasi, kedirgantaraan, nano teknologi, ilmu material, dan kebencanaan menjadi fokus dari kerjasama tersebut.

Duta Besar AS, Cameron R Hume mengungkapkan, "Harapan dari kerjasama ini adalah menjadikan Indonesia sebagai mitra yang sejajar dalam framework yang lebih luas yaitu mensosialisasikan konsep green technology untuk mengantisipasi perubahan iklim dan pemanasann global."

Hume juga berharap dimasa mendatang, AS dapat mendirikan pusat riset di Indonesia, mengingat banyak peneliti AS yang mengajukan ijin penelitian. Data Sekretariat Perizinan Peneliti Asing Kementerian Ristek tahun 2008 menunjukkan ada 65 peneliti AS yang mengajukan ijin penelitian kepada Kementerian Ristek, dari total 321 ijin yang dikeluarkan untuk peneliti asing. Sedangkan untuk tahun 2009, 79 peneliti AS mengajukan ijin penelitian dari total 408 ijin penelitian asing baru.

Indonesia memanfaatkan peluang ini melalui pengiriman peneliti Indonesia ke AS dan optimalisasi program beasiswa yang ada untuk meningkatkan kapasitas SDM Iptek Indonesia. (ap)

• technologyindonesia

[Read More...]

Upaya PT Dirgantara Indonesia Bertahan di Industri Pesawat Terbang

Bangkit Lewat Ketiak Sayap Airbus

Dalam beberapa kesempatan, Prof Dr Ing Bacharuddin Jusuf Habibie mengaku sangat kecewa melihat nasib PT Dirgantara Indonesia. Sebab, industri pesawat terbang yang dirintisnya itu kini jalan di tempat. Bagaimana kondisinya sekarang?

---

" KITA pernah mengembangkan sendiri pesawat terbang CN-235 dan N-250 untuk membuktikan bahwa SDM Indonesia mampu menguasai dan mengembangkan teknologi secanggih apa pun. Di mana itu semua sekarang?" tegas B.J. Habibie, mantan presiden RI, di depan peserta kuliah umum bertema Filsafat dan Teknologi untuk Pembangunan di Balai Sidang Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat lalu (12/3).

Ya, PT Dirgantara Indonesia (PT DI) memang tidak bisa dibandingkan dengan ketika perusahaan itu masih bernama Industri Pesawat Terbang Nurtanio (IPTN) dan Habibie masih menjabat presiden direktur. Saat itu IPTN memiliki 16 ribu karyawan. Kompleks gedung IPTN di kawasan Jalan Pajajaran, Bandung, berdiri megah, menempati lahan seluas 83 hektare.

Yang paling laris adalah pesawat CN-235. Pesawat berkapasitas 35 sampai 40 orang itu paling banyak diorder dari dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, ada pesawat C-212 (kapasitas 19-24 orang). Produk chopper alias helikopter juga tak mau kalah. Ada NBO-105, NAS-332 Super Puma, NBell-412, dan sebagainya. Semua produk burung besi tersebut begitu membanggakan bangsa saat itu.

Namun, persoalan muncul saat krisis ekonomi menggebuk Indonesia pada 1998. Ketika itu, PT DI yang bernama Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) mendapat order membuat pesawat N-250 dari luar negeri. Pesawat terbang ini berkapasitas 50 hingga 64 orang. Sebuah kapasitas ideal untuk penerbangan komersial domestik. Umumnya pesawat domestik di tanah air saat ini menggunakan pesawat dari kelas yang tak jauh berbeda dari N-250.

PT DI menerima pesanan 120 pesawat. Ongkos proyek yang disepakati USD 1,2 milliar. PT DI langsung tancap gas. Ribuan karyawan direkrut. Mesin-mesin pembuat komponen didatangkan. ''Kami berupaya keras menyelesaikan proyek itu sesuai target,'' tutur Direktur Integrasi Pesawat PT DI Budiwuraskito saat ditemui Jawa Pos di Bandung pekan lalu.

Namun, PT DI harus menelan pil pahit. Pemulihan krisis ekonomi bersama International Monetary Fund alias IMF mengharuskan Indonesia menerima sejumlah kesepakatan. Salah satunya, Indonesia tak boleh lagi berdagang pesawat. ''Itu benar-benar memukul kami,'' kata Budiwuraskito, pria Semarang ini.

Padahal, kata Budi, PT DI telanjur merekrut banyak karyawan. Sejumlah teknologi dan peralatan sudah didatangkan. Semua siap produksi. Pesawat contoh bahkan sudah jadi, sudah bisa terbang, dan siap dijual. Tinggal menunggu proses sertifikasi penerbangan. ''Nggak tahu, mungkin ada negara yang takut tersaingi kalau Indonesia bikin pesawat,'' ujarnya mengingat sejarah kelam PT DI itu.

Bayangan menerima duit gede USD 1,2 milliar menguap. Malah, PT DI harus memikirkan cara menghidupi karyawan yang telanjur direkrut. Proyek memang batal, tapi orang-orang yang hidup dari PT DI juga tetap harus dikasih makan. ''Akhirnya, mau tidak mau, kami mem-PHK karyawan secara baik-baik,'' katanya.

Pada 2003, PT DI memutus kerja sembilan ribu lebih karyawan. Jumlah itu terus bertambah. Dari 16 ribu pekerja, PT DI hanya menyisakan tiga ribu pekerja. Baik di bagian produksi maupun manajemen. Kondisi itu semakin membuat PT DI terpuruk. Apalagi, tak ada lagi order pesawat yang datang. Roda perusahaan pun tak berjalan.

Namun, PT DI berupaya mempertahankan diri. Semua pasar yang bisa menghasilkan duit disasar. Mulai pembuatan komponen pesawat hingga industri rumah tangga seperti pembuatan sendok, garpu, dan sejenisnya. Salah satunya membuat alat pencetak panci.

''Pabrik-pabrik pembuat panci itu kan perlu alat pencetak. Biasanya mereka impor dari luar negeri. Mengapa harus impor kalau bisa kita bikinin. Dan, itu lumayan untuk membuat roda perusahaan berjalan,'' kata Budi. Tapi, urusan panci itu tak banyak membantu. Pada 2007, BUMN yang didirikan pada 26 April 1976 itu dinyatakan pailit alias bangkrut.

***

PT DI tak lantas almarhum. Pemerintah masih punya keinginan mengembangkannya meski modal yang diberikan tak terlalu deras. Dan, kendati sudah dinyatakan pailit, masih ada rekanan dari mancanegara yang percaya akan kualitas produk PT DI.

Salah satunya British Aerospace (BAE). PT DI mendapat order sebagai subkontrak sayap pesawat Airbus A380 dari pabrik burung besi asal Inggris itu. Juga ada order dari dua negara Timur Tengah enam pesawat jenis N-2130. Apalagi, Indonesia sudah menceraikan IMF. Artinya, PT DI sudah leluasa berdagang pesawat.

Budi menuturkan, order enam pesawat itulah yang bisa dibilang ''menyelamatkan'' PT DI saat itu. Laba dari pesanan itu digunakan sebagai modal pengembangan. Selain itu, PT DI semakin fokus menggarap pasar komponen dan bagian-bagian pesawat dengan menjadi subkontrak atau offset program. Antara lain bagian inboard outer fixed leading edge (IOFLE) dan drive rib alias ''ketiak'' sayap milik Airbus A380.

Airbus A380 adalah pesawat bikinan Airbus SAS (Prancis) yang sudah kondang di jagat dirgantara. Pesawat ini biasanya digunakan untuk penerbangan internasional lintas benua dengan muatan 500 hingga 800 penumpang. ''Kita mencoba meraih untung dengan menjadi subkontrak dari pemain besar,'' kata Budi.

Kondisi PT DI terus membaik. Dalam waktu dekat mereka akan memproduksi pesawat tempur dengan dana urunan bersama pemerintah Korea Selatan (Korsel) sebesar USD 8 milliar. Indonesia menyumbang USD 2 milliar, sedangkan pemerintah Korsel USD 6 milliar. ''Tapi, untuk Indonesia itu akan kita konversikan dalam bentuk tenaga, teknologi, dan pengembangan pesawat tersebut,'' katanya.

Kemampuannya tak jauh berbeda dengan F-16 Fightning Falcon, pesawat tempur kondang buatan Amerika Serikat yang digunakan 24 negara di dunia. Rinciannya, 200 unit untuk Korsel dan 50 untuk Indonesia. ''Proyek ini memakan waktu sampai tujuh tahun,'' kata Budi.

Selain itu, order dari Timur Tengah terus berdatangan. Sejumlah negara memesan CN-235 untuk pesawat pengawas pantai, pengangkut personel militer, dan pemantau perbatasan. Dari dalam negeri, Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga memesan enam unit helikopter dan Badan SAR Nasional (Basarnas) empat unit.

Budi mengakui, tren industri dirgantara di Indonesia terus naik kendati perlahan. Paling tidak, tujuh tahun ke depan, PT DI bisa meraup laba yang lumayan dari membuat pesawat. Sebenarnya, kata Budi, keuntungan itu bisa didongkrak bila ada keberanian mencari pinjaman. Tapi, itu bakal sulit. ''Tidak banyak bank yang mau. Sebab, risikonya terlalu tinggi. Padahal, semakin tinggi risiko, janji revenue juga besar,'' kata Budi yang lulusan Teknik Penerbangan, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan menyelesaikan gelar MBA di Belanda itu.

Strategi pengembangan PT DI saat ini, kata Budi, tak bisa terlalu ekspansif. PT DI memilih berjalan perlahan dengan memanfaatkan margin keuntungan sebagai modal pengembangan. ''Begini saja, lebih aman,'' kata Budi lantas tersenyum. (aga/c2/iro)

• jawapos

[Read More...]

Bakosurtanal Akan Operasionalkan KM Tanjung Perak

Kapal Survei KM Tanjung Perak. (Foto: detikFoto/Hery Winarno)

Jakarta : Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) akan mengoperasikan kapal survei jenis Katamaran Tanjung Perak. Peresmian peluncuran akan dilaksanakan Kamis (25/3) dan direncanakan dihadiri Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.

Kepala Bakosurtanal RW Matindas mengatakan pengoperasian kapal Tanjung Perak beserta peralalatannya untuk survei kelautan direncanakan pada April mendatang. ”Kapal ini difungsikan guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pengadaan data hidrografi terutama data batimetri,” ujarnya, seperti dikutip dalam siaran pers Rabu (23/3)

Seperti diketahui, luas laut Indonesia meliputi 6.279 juta km persegi, terdiri dari laut Nusantara seluas 3.09 juta km2 dan luas laut ZEE (Zona Ekonomik Eksclusif) seluas 2.9 juta km2. “Penataan ruang wilayah pantai dan laut harus mendapat dukungan pengadaan data batimetri atau hidrografi yang sesuai standard IHO dalam pengadaan peta-peta navigasi laut untuk keamanan pelayaran nasional,” ujar Matindas.

Sementara itu, menurut Agus Santoso, Kepala Pusat Pemetaan Kelautan dan Kedirgantaraan Bakosurtanal membangun kapal survey higrografi yang cocok untuk wilayah pesisir dan pantai hingga kedalaman 300 m.

Kapal jenis katamaran dengan bahan fiberglass ini, lanjut Agus, cocok untuk wilayah laut yang dekat pantai dengan ketingggian draft sekitar 1 -1.5 meter dengan ukuran tidak besar dengan panjang 22.2 meter dan lebar 7.5 meter . “ Kapal survey ini bertenaga mesin 300 pk sebanyak dua buah di kiri dan kanan dari kaki katamarannya serta dilengkapi navigasi berupa peralatan GPS,radio komunikasi, radar dan peta,” ujarnya.

Rancang bangun dan konstruksi kapal ini dikerjakan Bakosurtanal dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya serta perusahaan nasional PT Maruline Maju Utama di Pantai Kenjeran Surabaya.

Kapal ini dilengkapi dengan peralatan survey hidrografi atau batimetri multibeam dengan kapasitas untuk kedalaman sampai 60 meter. “Pada tahun 2010 ini direncanakan untuk meningkatkan peralatan survei hidrografnya menjadi sampai kedalaman 300 meter,” ujarnya.

Kapal ini juga dilengkapi peralatan pengolah data komputer berikut system jejaring lokal dan intarnet. “Idealnya, 6 atau lebih kapal survey jenis ini untuk meliput seluruh wilayah pantai Indonesia yang panjangnya lebih dari 100 kilometer dan mengenai penempatannya sesuai rencana Kementerian Riset dan Teknologi dalam membangun pelabuhan-pelabuhan riset kelautan di Indonesia, seperti di Bungus di Indonesia bagian barat dan Ambon untuk Indonesia bagian Timur,” ujar Agus.

Sementara, untuk pengumpulan data batimetri di laut yang lebih dalam, lanjut Agus, Bakosurtanal akan tetap memanfaatkan kapal-kapal riset Baruna Jaya II , III dan VIII milik Kementerian Riset dan Teknologi serta kapal Geomarine III milik Kementerian ESDM yang mempunyai daya jelajah jauh lebih luas dan peralatan echosounder multibeam berkemampuan lebih tinggi. (Lea)

• technologyindonesia

[Read More...]

TNI Percayakan Kapal LST ke PT PAL

KRI Teluk Tomini-508 (photo : TNI-AL)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mabes TNI Angkatan Laut mempercayakan pembuatan kapal jenis Landing Ship Tank (LST) baru kepada PT PAL, untuk menggantikan tujuh kapal sejenis buatan Amerika Serikat (AS) yang akan "dipensiunkan". Juru bicara TNI Angkatan Laut Kolonel Laut (P) Heri Setianegara ketika dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (22/3), mengatakan, "pemusnahan" tujuh kapal LST buatan AS tahun 1942-1945, itu sudah mulai dilakukan.

"Kita operasionalkan kapal-kapal itu sampai habis masa pakainya, lalu kita `pensiunkan` dan diganti dengan yang baru. Kita minta PT PAL untuk membuatkan tujuh kapal LST sebagai gantinya," kata Heri.

Ia mengemukakan, ketujuh kapal yang akan dimusnahkan itu kini masih beroperasi di Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil). Ketujuh kapal yang akan dipensiunkan adalah KRI Teluk Langsa 501, KRI Teluk Bayur 502, KRI Teluk Kau 504, KRI Teluk Tomini 508, KRI Teluk Ratai 509, KRI Teluk Saleh 510 dan KRI Teluk Bone 511 eks AL Amerika Serikat buatan tahun 1942-1945.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PT PAL Harsusanto mengatakan, hingga 2014 PT PAL telah mendapat kontrak dari Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut, yakni dua kapal selam, dua kapal perusak kawal rudal (PKR), 11 unit KCR-40, tujuh unit kapal angkut tank (AT/LST). PAL juga akan membuat 17 unit tank amfibi, dan 25 unit peningkatan kemampuan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut.(Ant/DSY)

• metrotvnews

[Read More...]

PTDI garap proyek pesawat tempur US$8 miliar

BANDUNG (Bisnis.com): PT Dirgantara Indonesia (PTDI) siap berkerja sama dengan Korea Selatan mengerjakan proyek pengembangan model pesawat tempur senilai US$8 miliar yang ditawarkan pemerintah negara tersebut kepada Indonesia.

Direktur Integrasi Pesawat PT DI Budiwuraskito mengemukakan sejumlah sarana dan prasarana yang dimiliki badan usaha milik negara (BUMN) tersebut mampu mengerjakan pesawat tempur sejenis T-50 Golden Eagle yang merupakan pengembangan pesawat oleh Korea Selatan-Amerika Serikat.

“Kalau memroduksi sendiri [pesawat tempur] belum bisa, tetapi kalau bergabung dengan Korea Selatan bisa terlaksana,” katanya kemarin.

PT DI memiliki pengalaman dalam bidang kualifikasi dan sertifikasi dalam memproduksi pesawat-pesawat yang berkecepatan rendah seperti CN-235.

Sementara itu, Korea Selatan berpengalaman dalam memroduksi pesawat berkecepatan tinggi atau melebihi kecepatan suara (1 mach) T-50 Golden Eagle.

“PT DI memiliki lahan, laboratorium, ruang perakitan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Jadi sebetulnya tinggal penggabungan teknologi saja,” katanya.

Budi mengatakan pengembangan dan pembangunan model pesawat yang ditawarkan Korea Selatan baru untuk jenis tempur (fighter), sementara pengembangan model pesawat jenis lainnya seperti jenis stealth (siluman), belum masuk program.

Dia menilai kerja sama pengembangan pesawat tempur kemungkinan bisa diwujudkan pada tahun ini setelah pemerintah Korea Selatan memberikan lampu hijau atas program kerja sama. “Pemerintah Korea Selatan tinggal menunggu persetujuan parlemennya dalam program pengembangan pesawat ini,” katanya (mrp)

• bisnis.com

[Read More...]